Karir Polhut Bersyarat : Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi Polhut Fungsional

Polisi Kehutanan (Polhut) merupakan pejabat  tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khususdi bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.  Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, Polhut terdiri dari Polhut Pembina, Polhut Fungsional dan Polhut Perhutani.

Polhut fungsional adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan. Aturan khusus mengenai jabatan fungsional Polhut tertuang dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi  No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya.  Dalam aturan ini dijelaskan bahwa Polhut yang akan diusulkan kenaikan jabatannya setingkat lebih tinggi, maka Polhut tersebut wajib lulus uji kompetensi dan jabatan tertentu selain lulus dalam uji kompetensi juga mewajibkan lulus dalam diklat fungsional.  Aturan khusus mengenai uji kompetensi adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk-Setjen/2015 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami tertarik untuk menulis mengenai diklat fungsional dan uji kompetensi Polhut Fungsional, dengan harapan agar pejabat fungsional Polhut yang membaca tulisan ini memahami kenaikan jabatan yang memprasyaratkan kelulusan diklat fungsional dan uji kompetensi.

Diklat Fungsional

Diklat Fungsional adalah  diklat yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.  Diklat Fungsional merupakan   diklat yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.

Diklat fungsional ini diselenggarakan dengan tujuan untuk :

  1. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatanya secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatannya.
  2. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

Diklat fungsional ini diharapkan dapat mewujudkan PNS yang profesional sesuai jenjang jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 15 Tahun 2011 tentang pedoman umum pembinaan penyelenggaraan diklat fungsional,  jenis diklat fungsional ini terdiri atas diklat pembentukan jabatan fungsional dan diklat fungsional berjenjang.

Diklat pembentukan jabatan fungsional merupakan diklat yang wajib diikuti oleh Polhut fungsional dan prasyarat  bagi PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional.  Diklat pembentukan Polhut wajib diikuti karena diklat ini akan memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan oleh seseorang pejabat fungsional Polhut.

Namun berdasarkan pasal 28 ayat  (3) dan (5) Permenpan dan Reformasi Birokrasi  No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya,  seseorang yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional Polhut dapat diangkat dalam jabatan fungsional Polhut  sebelum mengikuti diklat pembentukan Polhut asal yang bersangkutan sudah lulus uji kompetensi.  Setelah diangkat dalam jabatan fungsional Polhut, paling lama 2 tahun setelah diangkat Polhut yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

Hal tersebut diatas diperkuat dengan surat edaran Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan No. S.40/P.09-4/2014 tanggal 27 Januari 2014 bahwa calon pejabat fungsional Polhut yang pengangkatannya melalui formasi CPNS yang sampai saat ini belum mengikuti diklat pembentukan fungsional, akan diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Lulus Uji Kompetensi sebagai bahan pengangkatan dalam jabatan fungsional, sedangkan diklat pembentukan tetap menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan dan harus dilakukan maksimal 2 tahun sejak diangkat sebagai pejabat fungsional.

Diklat fungsional berjenjang merupakan diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatannya yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi. Diklat fungsional berjenjang bagi jabatan fungsional Polhut sesuai dengan jenjang jabatannya dikelompokkan dalam diklat jenjang fungsional keterampilan dan keahlian.

Diklat jenjang fungsional keterampilan terdiri dari :

  1. Penjenjangan fungsional polhut terampil jenjang pelaksana
  2. Penjenjangan fungsional polhut terampil jenjang pelaksana lanjutan
  3. Penjenjangan fungsional polhut terampil jenjang penyelia.

Sedangkan diklat jenjang fungsional keahlian terdiri dari :

  1. Penjenjangan fungsional polhut ahli jenjang muda
  2. Penjenjangan fungsional polhut ahli jenjang Madya

Diklat fungsional berjenjang yang merupakan prasyarat untuk  kenaikan jabatan adalah jenjang Madya, selain dari itu dapat diikuti tetapi tidak menjadi prasyarat kenaikan jabatan.  Hal ini sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2) Permenpan dan Reformasi Birokrasi  No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, dimana dalam aturan ini dinyatakan bahwa Polhut yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat  mengikuti dan lulus  diklat sesuai dengan jenjang jabatan, dan khusus kenaikan jabatan dari jenjang  Muda menjadi jenjang Madya  wajib mengikuti dan lulus diklat penjenjangan Madya.

Khusus Polhut  terampil yang memperoleh ijasah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli.  Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Polhut Terampil yang akan diangkat dalam jabatan Polhut Ahli adalah lulus diklat keahlian yaitu diklat alih tingkat dari polhut terampil ke polhut ahli.

Uji Kompetensi

Uji kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Polhut fungsional, baik dalam pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan jabatan maupun perpindahan dari tingkat terampil ke ahli.  Hal ini sesuai dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, yaitu pada :

  1. Pasal 28 ayat (3) dinyatakan bahwa PNS yang akan diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Polhut terampil maupun Polhut ahli harus lulus uji kompetensi.
  2. pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa Polhut yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.  Berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi terdiri dari :

  1. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan  spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
  2. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural  atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
  3. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman perumusan standar kompetensi teknis PNS, kompetensi teknis  adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.  Pengetahuan kerja meliputi pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis dan berbagai hal yang diketahui terkait dengan pekerjaannya, serta kesadaran yang diperoleh  melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.

Keterampilan kerja meliputi keterampilan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, yaitu :

  1. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill),
  2. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (task management skill),
  3. keterampilan merespon dan mengelola kejadian / masalah kerja yang berbeda (contingency management skill),
  4. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (job/role environment skill), dan
  5. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat / lingkungan kerja yang berbeda (transfer skills).

Sedangkan sikap kerja meliputi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi berupa minat, sikap, apresiasi dan cara penyesuain diri terhadap pekerjaan.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman perumusan standar kompetensi manajerial PNS, kompetensi manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.  Kompetensi manajerial ini meliputi integritas (integrity), kemampuan menghadapi perubahan (ability to change), perencanaan yang terorganisasi (planning organizing), kepemimpinan (leadership), kemampuan mempengaruhi orang lain (influencing others), kemampuan berkomunikasi (communication skills), kemampuan bekerjasama (teamwork) dan kemampuan membangun relasi (relationship building).

Kompetensi tersebut diatas merupakan materi uji kompetensi.  Untuk mempermudah dalam pelaksanaan uji kompetensi maka diperlukan adanya standar kompetensi jabatan fungsional Polhut.  Standar kompetensi ini merupakan instrument dalam penyusunan  materi uji kompetensi dan penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi.

Standar kompetensi jabatan fungsional Polhut telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk-Setjen/2015 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.  Standar kompetensi jabatan fungsional Polhut meliputi :

  1. kompetensi manajerial,
  2. kompetensi teknis,  dan
  3. kesamaptaan

Kompetensi manajerial meliputi : Integritas, kemampuan menghadapi perubahan, perencanaan yang terorganisasi, kepemimpinan, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan berkomunikasi, mampu bekerjasama, membangun relasi, tanggap terhadap pengaruh budaya setempat, empati, dan interaksi sosial.  Kompetensi teknis meliputi kompetensi inti (wajib dimiliki dan dilaksanakan oleh Polhut) dan kompetensi pilihan (kompetensi teknis yang bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah atau keahlian khusus / spesialisasi.  Sedangkan standar kesamaptaan meliputi ketahanan dan kecepatan lari dalam kurun waktu tertentu, kecepatan lari dalam jarak tertentu, sit-up, push-up dan shuttle run.

Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polhut adalah :

  1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
  2. Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi; dan
  3. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Berdasarkan uraian diklat fungsional dan uji kompetensi jabatan fungsional Polhut sebagaimana tersebut diatas maka jelaslah bahwa :

  1. diklat pembentukan Polhut sebagai diklat dasar, wajib diikuti oleh Polhut maksimal 2 tahun setelah pengangkatan dalam jabatan fungsional Polhut.
  2. setiap Polhut yang akan pindah jabatan ke Polhut Madya, wajib lulus diklat penjenjangan Polhut Madya. Sedangkan diklat penjenjangan lainnya dapat dikuti, tetapi tidak menjadi persyaratan wajib.
  3. setiap Polhut tidak bisa diangkat dalam jabatan fungsional polhut dan tidak bisa pindah jabatan setingkat lebih tinggi  jika Polhut tersebut belum lulus dalam uji kompetensi.

 

Pustaka :

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk-Setjen/2015 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
  • Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 15 Tahun 2011 tentang pedoman umum pembinaan penyelenggaraan diklat fungsional
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman perumusan standar kompetensi manajerial PNS
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman perumusan standar kompetensi teknis PNS.

Pedoman Pengangkatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Polisi Kehutanan merupakan ujung tombak kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di lapangan.  Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polhut di lapangan,  diperlukan pembinaan karir yang baik.  Salah satu pembinaan karir berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah jabatan fungsional.

Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Karier pejabat fungsional tidak saja ditentukan oleh   tingkat perolehan prestasi dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi organisasi, tetapi ditentukan pula bagaimana merealisasikan prestasi tersebut dalam bentuk  angka kredit. Karena kenaikan pangkat dan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional berdasarkan perolehan angka kredit.

Polisi Kehutanan merupakan salah satu jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya berdasarkan perolehan angka kredit. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, jabatan fungsional Polhut terdiri atas jabatan fungsional Polhut terampil dan Polhut Ahli. Polhut terampil merupakan Pejabat Fungsional Polhut yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Sedangkan Polhut Ahli adalah Pejabat Fungsional Polhut yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.

Polhut sebagai salah satu jabatan fungsional mempunyai pola karir yang jelas.  Karir polhut  yang berijazah SMA dapat menduduki pangkat maksimal III/d dan jabatan Polhut Penyelia, sedangkan Polhut yang berijazah minimal S1 dapat menduduki pangkat maksimal IV/c dan jabatan Polhut Madya.  Namun Polhut yang bertugas di dinas kehutanan tidak bias mendapatkan pola karir yang seperti ini, karena kepegawaian Polhut di dinas kehutanan tidak menduduki jabatan fungsional Polhut.

Agar karir Polhut di Dinas Kehutanan mengikuti pola karir ASN jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, maka dinas kehutanan sebagai instansi pembina Polhut perlu mengangkat Polhut dalam jabatan fungsional.  Untuk mengangkat polhut dalam jabatan fungsional diperlukan pedoman pengangkatan jabatan fungsional Polhut.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman pengangkatan jabatan fungsional Polhut ini adalah tersedianya acuan dalam pelaksanaan pengangkatan  jabatan fungsional Polhut.  Adapun tujuannya agar tercipta standar dalam pengusulan administrasi jabatan fungsional. sehingga semua Polhut diangkat dalam jabatan fungsional Polhut.

BAB II

TIM PENILAI

Pembentukan Tim Penilai

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Polhut adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Polhut.  Yang berwenang menetapkan nilai angka kredit Jabatan fungsional adalah Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan.

Tim penilai Provinsi/Kabupaten/Kota dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.  Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang  membidangi  kepolisian kehutanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Polhut.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :

  1. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  2. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  3. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  4. paling kurang 4 (empat) orang anggota dari pejabat fungsional Polhut.

Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d  tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Polhut.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

  1. menduduki jabatan/pangkat  paling rendah  sama dengan jabatan/pangkat Polisi Kehutanan yang dinilai;
  2. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan; dan
  3. dapat aktif melakukan penilaian.

 

Mekanisme Penilaian DUPAK

Usul penetapan angka kredit Polhut dinilai  secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II   Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan   Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011.

Mekanisme penilaian DUPAK Polhut adalah sebagai berikut :

Hasil penilaian DUPAK Polhut dibuat dalam bentuk Penetapan Angka Kredit  (PAK) Polhut.  PAK dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Asli PAK minimal dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan disampaikan kepada :

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan ke poin b s.d f.
  2. Polhut yang bersangkutan;
  3. Sekretaris Tim Penilai Polhut yang bersangkutan;
  4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/Sekretaris
  5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN, PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DUPAK

Mekanisme Pengumpulan Angka Kredit

  1. Setiap Polhut wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang telah dilaksanakannya.
  2. Untuk Polhut yang pengangkatan PNS formasi Polhut, kegiatan dicatat sejak tanggal mulai tugas di unit kerjanya.
  3. Untuk Polhut yang perpindahan jabatan, kegiatan yang dicatat untuk diajukan dalam penetapan angka kredit awal adalah kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Polhut.
  4. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan wajib dilengkapi dengan :
  5. Surat perintah tugas
  6. Surat pernyataan melakukan kegiatan (sesuai dengan unsur)
  7. Laporan pelaksanaan kegiatan (sesuai dengan satuan hasil masing-masing kegiatan).
  8. Simpan dengan rapi dokumen-dokumen yang ada pada poin 2, sehingga pada saat penyusunan DUPAK, tidak ada satupun kegiatan yang

Mekanisme Penyusunan DUPAK

Penyusunan DUPAK harus dilengkapi dengan :

  1. Surat usulan penilaian angka kredit dari pimpinan unit kerja
  2. Mengisi Format DUPAK Polisi Kehutanan
  3. Surat Perintah Tugas
  4. Surat Pernyataan Rekapitulasi Kegiatan, Meliputi :
  5. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  6. surat pernyataan melakukan kegiatan penyiapan prakondisi
  7. perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran;
  8. surat pernyataan melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran;
  9. surat pernyataan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi;
  10. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi;dan
  11. surat pernyataan melakukan kegiatan  pendukung  Polhut
  12. Bukti fisik dan Bukti penilaian kegiatan yang diketahui oleh atasan langsung di wilayah kerjayanya.
  13. Copy ijasah / STTPL yang pernah diterima yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  14. Copy keputusan pengangkatan dan kepangkatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan terakhir yang  dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Dalam penyusunan DUPAK :

  1. Kelompokkan bukti kegiatan berdasarkan jenis kegiatan yang sama, misalnya kegiatan penjagaan, patroli dan penulisan karya tulis ilmiah.
  2. Kelompokkan bukti kegiatan (1) berdasarkan jenis sub unsur.
  3. Susun berkas DUPAK berdasarkan kelompok sub unsur (2) sesuai urutan butir kegiatan dalam Permenpan.
  4. Berikan pembatas di setian Unsur dan Sub Unsur.

Mekanisme Pengajuan DUPAK

Pengajuan DUPAK  Polisi Kehutanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. bulan Januari untuk DUPAK periode Juli sampai dengan Desember tahun sebelumnya, dan
  2. bulan Juli untuk DUPAK periode Januari sampai dengan Juni tahun yang bersangkutan

Dalam hal periode pengajuan tidak mengikuti ketentuan diatas, pengajuan DUPAK dapat dilakukan  paling lama satu tahun sekali. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali pengajuan DUPAK tidak dapat dilakukan, maka kepada Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan diberikan surat teguran oleh Pimpinan Unit Kerja. Setelah mendapat surat teguran, Pejabat fungsional Polisi Kehutanan tersebut tidak dapat mengajukan usulan, DUPAK yang  dapat dinilai paling lama 4 (empat) periode sebelumnya.

Pengajuan DUPAK bagi Polisi Kehutanan  Madya golongan IV/b dan IV/c, yang berkedudukan di Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara    DUPAK   beserta  lampirannya disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan.

Pengajuan DUPAK bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan  Polisi Kehutanan Penyelia dan Polisi Kehutanan Pertama  sampai dengan  Polisi Kehutanan Madya  golongan IV/a yang berkedudukan pada Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara DUPAK beserta lampirannya disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi  atau  Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan.

 BAB III

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL

Pengangkatan Pertama

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Polisi Kehutanan Terampil harus memenuhi syarat :

  1. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  di bidang  Kehutanan atau  SMA (Sekolah Menengah Atas)  yang kualifikasinya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
  3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  4. Status sudah PNS (100%).
  5. PNS yang diangkat harus lulus uji kompetensi.
  6. Paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional Polhut harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan

Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli harus memenuhi syarat :

  1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum,  Sospol  dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar   Penilaian   Pelaksanaan   Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  4. Status sudah PNS (100%).
  5. PNS yang diangkat harus lulus uji kompetensi.
  6. Paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional Polhut harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan

Kelengkapan berkas untuk pengajuan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Polhut Terampil maupun Polhut Ahli adalah :

  1. Copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
  2. Surat tanda lulus uji kompetensi
  3. Copy SK CPNS yang dilegalisir.
  4. Copy SK PNS yang dilegalisir.
  5. Copy DP3 terakhir yang dilegalisir.
  6. Penetapan Angka Kredit (PAK)

Pengangkatan dari Jabatan Lain.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam  jabatan Polisi Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan  sebagai berikut :

  1. memenuhi syarat pengangkatan pertama.
  2. tersedia formasi untuk jabatan Polisi Kehutanan.
  3. memiliki pengalaman di bidang kepolisian kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun;
  4. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tingkat keterampilan dan 40 (empat puluh) tahun untuk tingkat keahlian;
  5. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  6. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan.

Ketentuan lain dalam pengangkatan pertama adalah :

  1. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Polhut harus lulus uji kompetensi.
  2. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Polhut paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan  harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.
  3. Pangkat PNS yang pindah dari jabatan lain ke Polhut,  sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Kelengkapan berkas untuk pengajuan perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional Polhut adalah :

  1. Copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
  2. Copy STTPL Diklat Dasar/Pembentukan Polhut.
  3. Surat Keterangan pengalaman bidang Polhut minimal 2 (dua) tahun.
  4. Copy SK CPNS yang dilegalisir.
  5. Copy SK PNS yang dilegalisir.
  6. Copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir.
  7. Copy DP3 terakhir yang dilegalisir.
  8. Penetapan Angka Kredit (PAK)

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK. 14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

 

DRAFT KURIKULUM PENGAMANAN HUTAN BAGI KPH

  1. Nama Diklat : Pengamanan Hutan Bagi KPH
  2. Jenjang Pelatihan : Dasar
  3. Latar Belakang

Pembangunan KPH merupakan langkah strategis yang signifikan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kehutanan. KLH dan kehutanan menuju perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia (Good Forestry Governance). Konsep KPH juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam proses desentralisasi dan pendelegasian wewenang, yang ditandai dengan pembagian yang jelas antara fungsi kewenangan urusan pemerintahan dan kegiatan operasional pengelolaan hutan secara lestari.

KPH akan menjadi basis pengelolaan hutan pada tingkat tapak yang diharapkan dapat mengelola dan mengontrol pengelolaan hutan secara lebih bertanggung jawab, efektif dan responsive, sesuai dengan situasi, kebutuhan dan perkembangan terkini di masing-masing wilayah.

Keberhasilan KPH dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari, sangat tergantung kepada profesionalisme SDM Kehutanan yang  bekerja di KPH dalam membantu mewujudkan visi pembangunan kehutanan “hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”. Salah satu SDM di KPH yang dituntut profesional dalam menanggulangi berbagai pelanggaran hukum bidang kehutanan adalah Polisi Kehutanan (Polhut). Namun pelaksanaan tugas pengamanan hutan di KPH dilakukan oleh Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya  (TPHL) yang ditugaskan oleh instansinya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengamanan hutan di wilayah KPH, maka personil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pengamanan di KPH perlu ditingkatkan kemampuannya melalui diklat, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas-tugas pengamanan hutan di KPH berjalan lebih efektif dan efisien.

  1. Deskripsi Singkat Pelatihan

Diklat Pengamanan hutan bagi KPH dimaksudkan untuk mewujudkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja personil di KPH yang melaksanakan tugas-tugas pengamanan hutan.

Pelatihan dilaksanakan selama 15 hari (100 jam pelajaran) terdiri dari 40 Jpl teori dan 60 Jpl praktek.

Pelajaran teori dilaksanakan dengan metode ceramah, curah pendapat, diskusi, demonstrasi, simulasi, praktek lapangan dan praktek kelas, dengan menekankan pada pengembangan komunikasi dua arah yang partisipatif.

Proses pembelajaran menggunakan metode partisipatif, sehingga fasilitasi dilakukan secara team teaching untuk semua mata diklat.

  1. Tujuan Diklat

Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas pengamanan hutan di KPH yang menjadi wilayah hukumnya.

  1. Sasaran Diklat

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat :

  1. Menjelaskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pengamanan hutan
  2. Menjelaskan dasar-dasar perlindungan dan pengamanan hutan.
  3. Melaksanakan kegiatan pre-emtif
  4. Melaksanakan patroli pengamanan hutan.
  5. Melaksanaan penjagaan di berbagai daerah tertentu.
  6. Melakukan penanganan pertama tindak pidana kehutanan.
  7. Membuat laporan kejadian yang memenuhi syarat materil dan formil.
  8. Menerapkan teknik navigasi hutan
  9. Kelompok Sasaran Diklat
  10. Jumlah Peserta: maksimal 30 orang peserta untuk setiap kelas/angkatan.
  11. Asal Peserta : Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
  12. Persyaratan Peserta:
  • Umur maksimal 45 tahun
  • Pendidikan minimal SLTA/sederajat
  • Jabatan : Polisi Kehutanan (Polhut) atau Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) yang melaksanakan tugas pengamanan kawasan hutan.
  • Ditugaskan oleh instansi pengirim (Surat Tugas)
  • Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter (Surat Keterangan Dokter)
  • Belum pernah mengikuti Diklat Pembentukan Polisi Kehutanan
  • Belum pernah mengikuti Diklat yang sejenis
  1. Pengajar
  2. Persyaratan Pengajar:
  • Widyaiswara dan/atau instruktur yang ditunjuk
  • Menguasai materi yang diajarkan
  • Mampu memotivasi dan menilai hasil belajar peserta
  1. Asal Pengajar:
  • Pusat Diklat Kehutanan/Balai Diklat Kehutanan
  • Instansi lain yang terkait
  1. Tempat Diklat

Diklat  dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan.

  1. Waktu Diklat

Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara dengan 100 jam pelajaran @ 45 menit, yang terdiri dari 40 jam pelajaran teori dan 60 jam pelajaran praktek.

  1. Peralatan dan Bahan Diklat
  2. Untuk kebutuhan peserta :
  • Kartu tanda peserta diklat.
  • Perlengkapan alat tulis menulis (ballpoint,pensil,penggaris,penghapus, buku tulis).
  • Buku/Diktat bahan ajar dan hand-out lainnya, untuk setiap materi pelajaran.
  • Peta kerja, peralatan dan bahan lainnya yang diperlukan.
  1. Untuk ruang kelas :
  • Papan tulis (white board), spidol white board dan penghapus
  • Laptop dan LCD.
  • Flipchart, kertas Koran, kertas post-it, spidol permanen dan lakban.
  • Perlatan penunjang lainnya.
  1. Untuk praktek :
  • Kertas HVS dan blangko-blangko laporan
  • Alat tulis menulis dan flipboard
  • Bahan praktek pendukung lainnya, seperti borgol, kamera digital, tali rapia, golok, kampak, chainsaw, gunting, sarung tangan dan lain-lain.
  • P-3-K (Obat-obatan).
  1. Daftar Mata Pelajaran
NO. MATA PELAJARAN JPL
I. TEORI 40
1. Bina Suasana Pelatihan 2
2.

3.

Kebijakan dan Peraturan Perundangan Bidang Pengamanan Hutan

Dasar-dasar perlindungan dan pengamanan hutan

4

4

4.

Teknik Pelaksanaan Kegiatan Pre-Emtif

5
5.

Teknik Pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan

5
6.

Teknik Pelaksanaan Penjagaan

5
7.

Teknik Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan

5
8.

Teknik Pembuatan Laporan Kejadian

5
9.

Teknik Navigasi Hutan

5
II. PRAKTEK 60
1.

Pelaksanaan Kegiatan Pre-Emtif

10
2.

Pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan

10
3.

Pelaksanaan Penjagaan

10
4.

Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan

10
5.

Pembuatan Laporan Kejadian

10
6.

Navigasi Hutan

10
  J U M L A H 100

KESESUAIAN KOMPETENSI DASAR KURSIL DIKLAT PEMBERKASAN PERKARA BAGI POLHUT DENGAN SKKNI POLHUT

Oleh : Sudirman Sultan *)

ABSTRACT

The purpose of research was to determine the suitability of competence in the training curriculum for forest rangers filing case with profile success of the implementation of forestry filing criminal cases based Indonesian National Standard Work Competence For Forest Rangers. The method used in this research is descriptive method, that is to delineate a way to analyze the suitability of any basic competencies in the curriculum and syllabus Training Case Filing For Forest Rangers. The results showed that competence in training kursil filing for Forest Rangers case does not match the profile success of the implementation of forestry filing criminal cases based Indonesian National Standard Work Competence For Forest Rangers. Competence that does not fit is to explain the operational planning techniques forest protection, forest protection operasioal planning and explain the court process.

Keywords: Competence, Training Filing, Forest Rangers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi dalam kursil diklat pemberkasan perkara bagi polhut dengan success profile dari pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan SKKNI Polhut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu melakukan pendeskripsian dengan cara menganalisis kesesuaian setiap kompetensi dasar dalam Kurikulum dan Silabus Diklat Pemberkasan Perkara Bagi Polhut.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi dalam kursil diklat pemberkasan perkara bagi polhut tidak sesuai dengan success profile dari pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan SKKNI Polhut.  Kompetensi yang tidak sesuai adalah menjelaskan teknik perencanaan operasional pengamanan hutan, menyusun perencanaan operasioal pengamanan hutan dan menjelaskan proses peradilan.

 Kata Kunci :  Kompetensi,  Diklat Pemberkasan, Polhut

 I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan Pelatihan  bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan upaya strategis suatu lembaga dalam mencapai tujuan dan pengembangan kelembagaan di masa yang akan dating.  Sebuah lembaga sangat mendambakan adanya SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan up to date, karena hal ini merupakan modal kuat bagi suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.  Agar suatu lembaga memiliki SDM berkompetensi tinggi dan up to date tersebut, maka perlu pengingkatan kompetensi SDM.

Peningkatan kompetensi SDM aparatur di bidang kehutanan merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM  (BP2SDM) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.    Salah satu fungsi BP2SDM adalah membangun SDM Kehutanan dan Lingkungan hidup,  yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan dengan profesional.   Agar fungsi tersebut efektif, maka dibuatlah infrastruktur (hardware) maupun program (software).   Salah satu program peningkatan kompetensi adalah program-program pelatihan yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus pelatihan (Kursil), yang saat ini trend dengan isitilah kurikulum berbasis kompetensi (KBK) Competency-based Curriculum.

Salah satu program pelatihan yang akan diselenggarakan di Balai Diklat Kehutanan Makassar Tahun 2015 adalah Diklat Pemberkasan Perkara bagi Polhut.  Diklat ini telah memiliki kurikulum dan silabus yang telah disahkan oleh Kepala Pusat Diklat Kehutanan Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK. 146/Dik.1/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kurikulum Diklat Pemberkasan Perkara Bagi Polhut.

Dalam 5 tahun terakhir ini, Kurikulum Diklat Pemberkasan Perkara Bagi Polhut ini sudah dilaksanakan di BDK Makassar.  Berdasarkan hasil evaluasi program diklat, terdapat mata diklat yang tidak berasal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Polhut apabila ingin membantu Penyidik PNS (PPNS) dalam melakukan pemberkasan perkara. Berdasarkan hal ini, maka perlu dilakukan pengembangan kurikulum dan silabus Diklat pemberkasan perkara bagi Polhut dengan menggunakan pendekatan KBK.    Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat menganalisis apakah kompetensi yang ada saat ini sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang Polhut dalam melakukan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin dikaji adalah : bagaimana kesesuaian antara kompetensi dalam kursil diklat pemberkasan perkara bagi polhut dengan success profile dari pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan SKKNI Polhut.

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi dalam kursil diklat pemberkasan perkara bagi polhut dengan success profile dari pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan SKKNI Polhut.   Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan review kurikulum dan silabus sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK. 146/Dik.1/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kurikulum Diklat Pemberkasan Perkara Bagi Polhut.

 II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif hanya bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena yang diteliti (Sukmadinata, 2010). Dalam metode ini, pendeskripsian yang dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian setiap kompetensi dasar dalam Kurikulum dan Silabus Diklat Pemberkasan Perkara Bagi Polhut sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK. 146/Dik.1/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kurikulum Diklat Pemberkasan Perkara Bagi Polhut dengan kompetensi yang harus mampu dilakukan oleh Polhut dalam melakukan kegiatan pemberkasan perkara sebagaimana yang terdapat pada SKKNI Polhut.  Kompetensi dasar bagi Polhut dalam melakukan pemberkasan perkara dianalisis dengan pendekatan kompetensi lulusan, yaitu menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh alumni diklat pemberkasan perkara dengan menjawab pertanyaan : “Untuk dapat melakukan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan, alumni diklat harus mampu melakukan apa saja ?

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Diklat pemberkasan perkara bagi Polhut Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK. 146/Dik.1/2010 tentang Kurikulum Diklat Pemberkasan Perkara bagi Polhut, adalah peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan peran serta pemberkasan perkara gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.  Peserta diklat yang dimaksud adalah Polhut yang akan melaksanakan peran serta pemberkasan perkara, jadi tidak harus Polhut yang berkualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  Sehingga diharapkan peserta diklat memperoleh peningkatan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan (Anonim, 2003).

Agar terjadi peningkatan kompetensi, maka dalam kurikulum pelatihan perlu mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang perlu dimiliki oleh seorang Polhut yang akan berperan dalam pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2013).   Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 151 Tahun 2013 tentang Penetapan SKKNI Polhut,  Kompetensi kerja pemberkasan perkara terdapat dalam fungsi dasar : melakukan operasi yustisi dan melakukan register perkara tindak pidana kehutanan.  Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya,  butir kegiatan yang terkait dengan operasi yustisi adalah  Penyelidikan (penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran dibidang kehutanan, pengumpulan dan penanganan barang bukti, laporan kejadian,  penanganan/Olah TKP) dan Penyidikan (memanggil tersangka/saksi, mencari dan menangkap tersangka, memeriksa tersangka, meminta keterangan saksi, melakukan penahanan tersangka, menititpkan tersangka dan barang bukti, melaksanakan gelar perkara, menyusun berkas perkara ke kejaksaan, menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan dan memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21).

Sehingga kompetensi dasar sebagai success profile dari pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan adalah :

  1. Mampu melakukan penindakan dalam rangka proses penyidikan
  2. Mampu melakukan pemeriksaan tersangka/saksi
  3. Mampu membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka/saksi
  4. Mampu melakukan gelar perkara
  5. Mampu melakukan Administrasi penyidikan.
  6. Mampu melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi dalam kursil diklat pemberkasan perkara bagi polhut dengan success profile dari pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Kompetensi dalam Kursil Diklat Pemberkasan Perkara Bagi Polhut dan Success Profile Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

No. Kompetensi Kursil Succes Profile
1. Menjelaskan tentang peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum perlindungan dan pengamanan hutan Melakukan penindakan dalam rangka proses penyidikan
2. Menjelaskan teknik perencanaan operasional pengamanan hutan Melakukan pemeriksaan tersangka/saksi
3. Menjelaskan teknik dan prosedur pemberkasan perkara Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/saksi
4. Menjelaskan cara-cara melakukan koordinasi dan pengawasan Melakukan Gelar perkara
5. Menjelaskan proses peradilan Melakukan Administrasi Penyidikan
6. Menyusun perencanaan operasional pengamanan hutan Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
7. Melakukan proses pemberkasan perkara

Dengan memperhatikan kompetensi dalam kurikulum silabus diklat pemberkasan perkara bagi Polhut dengan success profile dari pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan sebagaimana tersebut pada Tabel 1, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Kompetensi menjelaskan peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum perlindungan dan pengamanan hutan mendukung kompetensi pemeriksaan tersangka/saksi, dimana seorang Polhut yang melakukan pemeriksaan tersangka/saksi harau terlebih dahulu mengetahui pasal pelanggaran tindak pidana kehutanan yang terjadi dan selanjutnya mampu menguraikannya dalam pertanyaan 7 kah sesuai unsur-unsur pasal yang dilanggar.
  2. Kompetensi menjelaskan teknik perencanaan operasional pengamanan hutan dan menyusun perencanaan operasional pengamanan hutan merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh Polhut, namun bukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara.
  3. Kompetensi menjelaskan teknik dan prosedur pemberkasan perkara dan melakukan proses pemberkasan perkara merupakan kompetensi inti karena mencakup keseluruhan kompetensi yang harus mampu dilakukan oleh Polhut dalam melaksanakan kegiatan pemberkasan perkara yaitu : mampu melakukan penindakan dalam rangka proses penyidikan, melakukan pemeriksaan tersangka/saksi, membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka/saksi, melakukan gelar perkara, melakukan Administrasi penyidikan, melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
  4. Kompetensi menjelaskan cara-cara melakukan koordinasi dan pengawasan tidak secara langsung berhubungan dengan kompetensi yang harus mampu dilakukan oleh Polhut dalam melaksanakan kegiatan pemberkasan perkara, namun kompetensi ini mendukung pelaksanaan kegiatan pemberkasan perka. Karena dalam melakukan pemberkasan perkara, seorang Polhut akan melakukan koordinasi dengan penyidik Polri selaku Korwas dan jaksa penuntut umum.
  5. Kompetensi menjelaskan proses peradilan tidak sesuai dengan kompetensi yang harus mampu dilakukan oleh Polhut dalam melaksanakan kegiatan pemberkasan perkara. Karena dalam proses peradilan, yang berhubungan dengan Hakim dalam pelaksanaan proses peradilan adalah jaksa.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kompetensi dalam kursil diklat pemberkasan perkara bagi polhut tidak sesuai dengan success profile dari pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan SKKNI Polhut.  Kompetensi yang tidak sesuai adalah menjelaskan teknik perencanaan operasional pengamanan hutan, menyusun perencanaan operasioal pengamanan hutan dan menjelaskan proses peradilan.

B. Rekomendasi

Kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam  Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK. 146/Dik.1/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kurikulum Diklat Pemberkasan Perkara Bagi Polhut, perlu direvisi dengan memperhatikan success profile dari pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan SKKNI Polhut yaitu : mampu melakukan penindakan dalam rangka proses penyidikan, melakukan pemeriksaan tersangka/saksi,  membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka/saksi, melakukan gelar perkara, melakukan Administrasi penyidikan, melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2003.  Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Berorientasi Pembelajaran.  Pusat Diklat Kesehatan RI, Jakarta.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 151 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Kelompok Usaha Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Sukmadinata, 2010.  Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya, Bandung.

ANALISIS KOMPETENSI DASAR YANG DIBUTUHKAN OLEH POLHUT DI KPH

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengeloa, yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.   Para akademisi, birokrasi dan praktisi serta kebanyakan stakeholders di bidang kehutanan meyakini bahwa pengelolaan hutan sampai pada tingkat tapak, atau yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sistem yang dapat menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan.

Pembangunan KPH merupakan langkah strategis yang signifikan bagi Kementerian Kehutanan yang saat ini menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuju perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia (Good Forestry Governance). Konsep KPH juga merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi dan pendelegasian wewenang, yang ditandai dengan pembagian yang jelas antara fungsi kewenangan urusan pemerintahan dan kegiatan operasional pengelolaan hutan secara lestari. KPH akan menjadi basis pengelolaan hutan pada tingkat tapak yang diharapkan dapat mengelola dan mengontrol pengelolaan hutan secara lebih bertanggung jawab, efektif dan responsif, sesuai dengan situasi, kebutuhan dan perkembangan terkini di masing-masing lokasi.

Keberhasilan KPH dalam menjalankan tugasnya dalam mencapai pengelolaan hutan secara lestari, sangat tergantung kepada profesionalisme SDM Kehutanan yang  bekerja di KPH dalam membantu mewujudkan visi pembangunan kehutanan “hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”.   SDM KPH seyogyanya mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, baik kelompok jabatan struktural maupun kelompok jabatan fungsional.  Oleh karena itu, SDM KPH wajib memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan NSPK SDM KPH.  Persyaratan administrasi meliputi pangkat dan golongan/ruang, hasil penilaian kinerja dan tingkat pendidikan formal.  Sedangkan persyaratan kompetensi dibuktikan melalui sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang kehutanan atau sertifikat lain yang mendapat pengakuan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salah satu kelompok jabatan fungsional yang merupakan SDM di KPH adalah Polisi Kehutanan. Polhut dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dituntut profesional dalam menanggulangi berbagai pelanggaran hukum bidang kehutanan.  Salah satu cara menghasilkan SDM Polhut yang professional adalah pelatihan atau training.  Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan dari lembaga diklat untuk mengembangkan kurikulum untuk menghasilkan tenaga yang professional.  Kurikulum diklat hendaknya berbasis kompetensi  yang dibutuhkan oleh SDM KPH. Dalam rangka menciptakan kurikulum baru bagi Polhut yang tugas di KPH, maka perlu analisis kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh Polhut di KPH.

 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin dikaji adalah :

  1. Bagaimana standar kompetensi Polhut berdasarkan SKKNI Polhut ?
  2. Bagaimana standar kompetensi SDM KPH yang terkait dengan tugas-tugas Polhut ?
  3. Kompetensi Dasar apa saja yang dibutuh oleh Polhut yang ditugaskan di KPH?

 3. Tujuan dan Kegunaan

Kajian ini bertujuan untuk :

  1. Mengetahui standar kompetensi Polhut berdasarkan SKKNI Polhut
  2. Mengetahui standar kompetensi SDM KPH yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Polhut ?
  3. Mengetahui kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh Polhut yang ditugaskan di KPH.

Kajian ini diharapkan berguna untuk penyusunan kurikulum pelatihan bagi Polhut yang ditugaskan di KPH.

BAB II

METODE PENELITIAN

 1. Jenis dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.  Metode penelitian deskriptif ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh Polhut yang ditugaskan di KPH.

Metode dan strategi penggalian informasi dalam penelitian ini akan dilakukan melalui “Studi Kepustakaan”.  Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari  dan mengambil dari peraturan perundang-undangan yang mendukung pengkajian kompetensi dasar Polhut di KPH, seperti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polhut, standar kompetensi polhut dan standar kompetensi SDM KPH yang berhubungan dengan pelaksanaan tupoksi Polhut.

2Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mendukung pengkajian kompetensi dasar Polhut di KPH.  Peratutan perundang-undangan yang menjadi obyek kajian adalah :

  1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kehutanan dan Penebangan Kayu Golongan Jasa Penungjang Kehutanan Kelompok Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administasi Kehutanan untuk Sumber Daya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi Standa Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

3. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk studi pustaka, yaitu  metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen.  Dokumen-dokumen yang dikumpulkan adalah  peraturan perundang-undangan yang mendukung pengkajian kompetensi dasar Polhut di KPH, seperti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polhut, standar kompetensi polhut dan standar kompetensi SDM KPH yang berhubungan dengan pelaksanaan tupoksi Polhut.

Hasil studi kepustakaan selanjutnya disistematisasi untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian.  Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan metode narasi yaitu mengubah hasil penelitian ke dalam bentuk deskriptif untuk menceritakan secara rinci standar kompetensi Polhut di KPH.  Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif , yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh (tupoksi Polhut,  Standar Kompetensi Polhut dan Standar Kompetensi SDM KPH) menjadi komptensi dasar yang dibutuhkan oleh SDM Polhut di KPH.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kegiatan Polhut

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

  1. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
  2. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Sedangkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Tugas dan fungsi Polhut dilaksanakan dalam bentuk :

1. pre-emtif

Kegiatan preemtif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preemtif dilakukan dengan cara:

  • penyadartahuan dan penyuluhan
  • pembinaan dan pendampingan masyarakat

2.Preventif

Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preventif dilakukan dengan cara antara lain :

  • patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
  • penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya; dan
  • identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.

3. Refresif

Kegiatan represif  merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Kegiatan represif dilakukan dengan cara antara lain :

  • Operasi penegakan hukum
  • Pengumpulan bahan keterangan
  • Pengamanan barang bukti
  • Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan
  • Penanggulangan konflik satwa liar
  • Pemadaman kebakaran
  • Pengawalan tersangka, saksi dan barang bukti.

Bentuk kegiatan pre-emtif, preventif dan refresif ini dilaksanakan oleh Polhut berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya dalam kelompok jabatannya, dimana kelompok jabatan Polhut terdiri atas kelompok jabatan Polhut tingkat terampil dan kelompok jabatan Polhut tingkat ahli.  Rincian kegiatan kelompok jabatan Polhut tingkat terampil dan tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor. 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya.

2. Standar Kompetensi Polhut

Polhut disamping kedudukannya sebagai pejabat fungsional, Polhut juga berperan sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan, Polisi Kehutanan juga sebagai jabatan karir.    Oleh karena itu, Polhut tidak hanya dituntut pengetahuan yang cukup tetapi mereka harus pula mampu melakukan, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan memodifikasi proses kerjanya sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan optimal. Dengan demikian, maka standar kompetensi kerja polisi kehutanan akan menjadi salah satu perangkat kunci yang sangat penting dan strategis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kehutanan dan Penebangan Kayu Golongan Jasa Penungjang Kehutanan Kelompok Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, standar kompetensi Polhut  dibedakan berdasarkan jabatan, yaitu jabatan Polhut Terampil (fasilitator), Polhut Ahli Pertama s/d Muda (Supervisor) dan Polhut Ahli Madya (advisor) untuk area pekerjaan perlindungan dan pengamanan hutan.

Standar kompetensi jabatan Polhut Terampil (fasilitator) :

  1. Menyusun Program Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja.
  2. Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Dengan Wilayah Kerja.
  3. Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja.
  4. Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Atau Pengawasan Dan Peredaran Hasil Hutan.
  5. Menyusun Petunjuk Operasional Patroli Dan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  6. Menyusun Rencana Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  7. Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  8. Melakukan Penjagaan Di Pos / Menara Pengawas / Bandara / Pelabuhan Udara / Stasiun / Pasar Satwa / Kapal Patroli / Barang Bukti.
  9. Melakukan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  10. Melakukan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan.
  11. Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan.
  12. Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan.
  13. Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan.
  14. Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan.
  15. Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan.
  16. Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan.
  17. Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan.
  18. Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan.
  19. Melakukan Operasi Yustisi.
  20. Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat.
  21. Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan

Standar kompetensi jabatan Polhut Ahli Pertama s/d Muda (Supervisor) meliputi :

  1. Menyusun Program Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja.
  2. Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Dengan Wilayah Kerja.
  3. Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja.
  4. Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Atau Pengawasan Dan Peredaran Hasil Hutan.
  5. Menyusun Petunjuk Operasional Patroli Dan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  6. Menyusun Rencana Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  7. Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  8. Melakukan Koordinasi Dengan Mitra Instansi Terkait Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  9. Melakukan Pendampingan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  10. Melakukan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan.
  11. Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan.
  12. Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Pada Lembaga Konservasi.
  13. Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan.
  14. Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan.
  15. Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan.
  16. Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan.
  17. Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan.
  18. Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan.
  19. Melakukan Operasi Yustisi.
  20. Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat.
  21. Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan

Standar kompetensi jabatan Ahli Madya (advisor)  meliputi :

  1. Menyusun Program Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja.
  2. Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Dengan Wilayah Kerja.
  3. Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja.
  4. Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Atau Pengawasan Dan Peredaran Hasil Hutan.
  5. Menyusun Petunjuk Operasional Patroli Dan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  6. Menyusun Rencana Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  7. Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  8. Melakukan Koordinasi Dengan Mitra Instansi Terkait Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  9. Melakukan Pendampingan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  10. Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan.
  11. Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Pada Lembaga Konservasi.
  12. Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan.
  13. Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan.
  14. Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan.
  15. Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan.
  16. Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan.
  17. Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan.
  18. Melakukan Operasi Yustisi.
  19. Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat.
  20. Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan

3. Standar Kompetensi SDM KPH yang Terkait Tupoksi Polhut

Sumber daya manusia pada organisasi KPH diharapkan mampu untuk :

  1. Melaksanakan perencanaan hutan;
  2. Menyelenggarakan pengelolaan hutan pada areal tertentu (yang tidak dibebani ijin), meliputi tata hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, dan konservasi sumberdaya alam, serta melakukan bisnis kehutanan;
  3. Menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan seluruh aspek pengelolaan hutan oleh pemegang ijin;
  4. Menyelenggarakan administrasi unit KPH;

Sedangkan lembaga diklat diharapkan mampu untuk :

  1. Mengembangkan program diklat SDM KPH berbasis kompetensi.
  2. Menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mencetak SDM KPH yang kompeten;

Berdasarkan peta fungsi kompetensi SDM KPH, area pekerjaan perlindungan dan pengamanan hutan yang merupakan area pekerjaan Polhut berada pada bidang kerja utama perlindungan hutan dan koservasi alam.  Bidang ini terdiri dari beberapa fungsi utama. Fungsi utama yang berhubungan dengan tupoksi Polhut, yaitu fungsi utama pengamanan hutan, perlindungan kawasan lindung, perlindungan dari bahaya kebakaran hutan, perlindungan dari hama dan penyakit, serta perlindungan dari gangguan manusia dan ternak.

Polhut sebagai SDM KPH yang bekerja pada area pekerjaan perlindungan dan pengamanan hutan diharapkan memiliki kompetensi pada fungsi utama tersebut diatas.  Kompetensi Polhut sebagai SDM KPH pada masing-masing fungsi utama adalah sebagai berikut :

  1. Fungsi utama pengamanan hutan
  2. Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian
  3. Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan
  4. Mensosialisasikan Hukum Kehutanan
  5. Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya
  6. Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan
  7. Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian
  8. Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan
  9. Fungsi utama perlindungan kawasan lindung
  10. Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung Di Dalam Wilayah KPH Dan Mengintegrasikannya Dalam Penataan Hutan
  11. Merekam Kondisi Kawasan Lindung
  12. Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH
  13. Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH
  14. Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Untuk Alokasi Kawasan Lindung
  15. Fungsi utama perlindungan dari bahaya kebakaran hutan
  16. Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan
  17. Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
  18. Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan
  19. Membuat Sekat Bakar
  20. Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)
  21. Menyusun Sistem Peringatan Dini  (Early Warning  System)
  22. Mengoperasikan Alat Pemadam  Kebakaran
  23. Mengoperasikan Alat Berat Untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan
  24. Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan
  25. Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan
  26. Merekam Kejadian Kebakaran
  27. Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan
  28. Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari  Kebakaran
  29. Fungsi utama perlindungan dari hama dan penyakit
  30. Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit
  31. Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit
  32. Melaksanakan Penanganan Serangan Hama Dan Penyakit Di Lapangan
  33. Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan.
  34. Menetapkan KebijakanPerlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit
  35. Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit
  36. Fungsi utama perlindungan dari gangguan manusia dan ternak.
  37. Merekam Karakateristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan
  38. Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak
  39. Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan
  40. Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak
  41. Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan ternak
  42. Menilai kinerja perlindungan hutan dari manusia dan ternak.

4. Kompetensi Dasar Polhut di KPH

Kompetensi Dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa (baca peserta diklat)  untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan (Sanjaya, 2008).  Rumusan kompetensi dasar harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Rumusan kompetensi dasar yang dibuat harus berpusat pada siswa, mengacu kepada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran yaitu siswa sebagai peserta didik.
  2. Rumusan kompetensi dasar harus mencerminkan tingkah laku operasional yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur yang dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional.
  3. Rumusan kompetensi dasar harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. (Uno, 2010).

Dalam menyusun kompetensi dasar Polhut di KPH, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Menentukan lebih dahulu Tujuan Pelatihan Polhut di KPH, sebagai acuan awal dalam penentuan kompetensi dasar.
  2. Melakukan pengkajian standar kompetensi Polhut di KPH sesuai dengan tujuan pelatihan.
  3. Menuliskan rumusan kompetensi dasarnya.

Tujuan pelatihan yang akan dianalisis kompetensi dasarnya adalah setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan di areal KPH yang menjadi wilayah hukumnya.  Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas pokok dan fungsi Polhut akan tercapai melalui pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pre-emtif, preventif dan refresif  hutan.

Standar Kompetensi  yang dibutuhkan oleh Polhut untuk melaksanakan ketiga bentuk kegiatan tersebut telah tertuang dalam SKKNI Polhut dan SKKNI SDM KPH yaitu :

  1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kehutanan dan Penebangan Kayu Golongan Jasa Penungjang Kehutanan Kelompok Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administasi Kehutanan untuk Sumber Daya Manusia pada Organisasi.

Dalam merumuskan kompetensi dasar Polhut di KPH, Standar Kompetensi Dasar yang menjadi bahan acuan adalah SKKNI SDM KPH, sedangkan SKKNI Polhut akan menjadi bahan kajian.  Dimana bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan untuk masa yang akan datang (Anonim, 2008).

Bahan kajian yang merupakan rekapitulasi standar kompetensi dari jabatan Polhut Terampil (fasilitator), Polhut Ahli Pertama s/d Muda (Supervisor) dan Polhut Ahli Madya (advisor) untuk area pekerjaan perlindungan dan pengamanan hutan  disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Bahan Kajian Standar Kompetensi Polhut di KPH.

1

2 3

Berdasarkan tabel 1 diatas, bahan kajian dalam merumuskan kompetensi dasar Polhut di KPH adalah :

  1. Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
  2. Analisis Kebijakan
  3. Analisis Strategi Kegiatan Linpamhut
  4. Penyusunan Rencana Operasi
  5. Sosialisasi Hukum dan Perundang-Undangan.
  6. Penjagaan
  7. Patroli
  8. Koordinasi dan Pengawasan
  9. Supervisi dan Pendampingan
  10. Apel Siaga Kebakaran Hutan
  11. Pemadaman Kebakaran Hutan
  12. Penanganan Pasca Karhut
  13. Peredaran TSL
  14. Operasi Pengamanan Hutan
  15. Penangkapan Tertangkap Tangan
  16. Penanganan Barang Bukti
  17. Penanggulangan Konflik Satwa Liar
  18. Register Perkara Tindak Pidana.

Rumusan kompetensi Polhut di KPH berdasarkan SKKNI SDM KPH dan kaitannya dengan bahan kajian diatas disajikan pada tabel 2 :

Tabel 2.  Kaitan Rumusan Kompetensi dan Bahan Kajian

4

Dengan memperhatikan tujuan pelatihan yang dianalisis kompetensi dasarnya, yaitu setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan di areal KPH yang menjadi wilayah hukumnya, dengan tabel 2 diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian merupakan kompetensi yang berhubungan dengan bahan kajian perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan. Sehingga dari kompetensi ini diperoleh kompetensi dasar : “menyusun rencana perlindungan dan pengamanan kawasan dan sumber daya hutan”.
  2. Melaksanakan pengamanan kawasan dan sumber daya hutan di lapangan berhubungan dengan bahan kajian penjagaan, patroli dan operasi pengamanan hutan. Sehingga dari kompetensi ini diperoleh kompetensi dasar : “melaksanakan pengamanan kawasan dan sumber daya hutan”.
  3. Mensosialisasikan hukum kehutanan berhubungan dengan bahan kajian sosialisasi hukum dan perundang-undangan. Sehingga dari kompetensi ini diperoleh kompetensi dasar : “mensosialisasikan hukum dan perundang-undangan kehutanan”.  Kompetensi dasar ini membutuhkan kompetensi lain yaitu “menjelaskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan”.
  4. Melakukan patroli pengamanan kawasan dan sumber daya, berhubungan dengan bahan kajian patroli. Sehingga kompetensi ini tidak membutuhkan pembahasan khusus dalam satu kompetensi dasar tersendiri karena sudah termasuk dalam kompetensi dasar “melaksanakan pengamanan kawasan dan sumber daya hutan”.
  5. Melakukan penanganan barang bukti pelanggaran hukum kehutanan, berhubungan dengan bahan kajian penanganan barang bukti dan penanganan pelanggaran tipihut. Ketika terjadi pelanggaran hukum bidang kehutanan, maka salah satu penanganan yang dilakukan adalah penanganan terhadap barang bukti yang ditemukan saat pelanggaran hukum terjadi.  Sehingga kompetensi dasar yang dibutuhkan adalah “melakukan penanganan pelanggaran tipihut”
  6. Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian, berhubungan dengan bahan kajian penilaian kinerja. Bahan kajian penilaian kinerja tidak berhubungan dengan tupoksi Polhut dan tidak terdapat pula dalam butir kegiatan jabatan fungsional Polhut, sehingga kompetensi ini tidak diperlukan.
  7. Menanganan pelanggaran hukum kehutanan berhubungan dengan bahan kajian penanganan pelanggaran tipihut, sehingga kompetensinya sama dengan No. 5 diatas.
  8. Melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan, berhubungan dengan bahan kajian dasar-dasar perlindungan hutan. Apabila mencermati rincian kompetensi dari perlindungan terhadap kawasan hutan (merencanakan Alokasi Kawasan Lindung Di Dalam Wilayah KPH Dan Mengintegrasikannya Dalam Penataan Hutan, merekam kondisi kawasan lindung, menetapkan kebijakan mengenai alokasi kawasan lindung di Tingkat KPH , menilai kinerja pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH, dan menilai Kawasan bernilai Konservasi Tinggi Untuk Alokasi Kawasan Lindung), tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan butir kegiatan jabatan fungsional Polhut.  Sehingga kompetensi ini dapat dijadikan kompetensi dasar yaitu “menjelaskan dasar-dasar perlindungan hutan”.
  9. Melakukan perlindungan dari bahaya kebakaran hutan, berhubungan dengan bahan kajian dasar-dasar perlindungan hutan, apel siaga kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan penanganan pasca kebakaran. Sehingga kompetensi dasarnya adalah “melakukan pengendalian kebakaran hutan”.
  10. Melakukan perlindungan dari hama dan penyakit, berhubungan dengan bahan kajian dasar-dasar perlindungan hutan. Perlindungan dari hama dan penyakit tidak umum dilakukan, karena gangguan hama dan penyakit jarang terjadi pada kawasan hutan alam.
  11. Melakukan perlindungan dari gangguan manusia dan ternak, berhubungan dengan bahan kajian dasar-dasar perlindungan hutan, patroli dan penjagaan. Sehingga kompetensi ini diharapkan sudah tercapai pada kompetensi dasar “menjelaskan dasar-dasar perlindungan hutan, melaksanakan pengamanan kawasan dan sumber daya hutan dan melakukan penanganan pelanggaran tipihut”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kompetensi dasar bagi Polhut yang ditugaskan di KPH dengan tujuan Diklat “setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan di areal KPH yang menjadi wilayah hukumnya” adalah sebagai berikut :

  1. menjelaskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
  2. menjelaskan dasar-dasar perlindungan hutan
  3. menyusun rencana perlindungan dan pengamanan kawasan dan sumber daya hutan.
  4. melaksanakan pengamanan kawasan dan sumber daya hutan.
  5. mensosialisasikan hukum dan perundang-undangan kehutanan
  6. melakukan penanganan pelanggaran tipihut
  7. melakukan pengendalian kebakaran hutan

BAB IV

KESIMPULAN

 Berdasarkan pembahasan rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. standar kompetensi Polhut berdasarkan SKKNI Polhut dibedakan berdasarkan jabatan, yaitu jabatan Polhut Terampil (fasilitator), Polhut Ahli Pertama s/d Muda (Supervisor) dan Polhut Ahli Madya (advisor) untuk area pekerjaan perlindungan dan pengamanan hutan
  2. standar kompetensi SDM KPH yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Polhut adalah :
  3. kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh Polhut yang ditugaskan di KPH dengan tujuan pelatihan “setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan di areal KPH yang menjadi wilayah hukumnya” adalah : menjelaskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, menjelaskan dasar-dasar perlindungan hutan, menyusun rencana perlindungan dan pengamanan kawasan dan sumber daya hutan, melaksanakan pengamanan kawasan dan sumber daya hutan, mensosialisasikan hukum dan perundang-undangan kehutanan, melakukan penanganan pelanggaran tipihut dan melakukan pengendalian kebakaran hutan

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2008.  Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum).  Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kehutanan dan Penebangan Kayu Golongan Jasa Penungjang Kehutanan Kelompok Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administasi Kehutanan untuk Sumber Daya Manusia pada Organisasi

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya

Sanjaya, Wina, 2008.  Kurikulum dan Pembelajaran.  Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Uno, Hamzah, 2010.  Perencanaan Pembelajaran. Bumi Aksara, Jakarta.

HUTAN DESA, HARAPAN BARU BAGI MASYARAKAT DESA PATTANETEANG

Hutan Desa merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada penjelasan Pasal 5 dimana Hutan Desa adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya di dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, hutan desa didefenisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan dalam Permenhut No. 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa, Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

Ketiga pengertian pada aturan perundangan tersebut di atas menunjukkan bahwa hutan desa merupakan suatu bentuk pengelolaan hutan yang mengakomodasi kepentingan dan partisipasi masyarakat secara luas didalam pengelolaan hutan. Konsep ini menawarkan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara masyarakat di desa dengan lahan hutan. Disatu sisi, masyarakat mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hutan dan disisi lain hutan mendapatkan penanganan pelestarian.

Olehnya itu agar simbiosis ini saling menguntungkan, dalam melakukan pengelolaan hutan desa setidaknya dijalankan dengan tiga prinsip yaitu : (1) partisipasi, (2) pertanggungjawaban dan (3) keadilan. Partisipasi hendak menunjuk pada suatu prinsip bahwa suatu keputusan yang harus diambil didalam pengelolaan hutan desa harus mencerminkan dan memperoleh persetujuan dari rakyat. Tidak boleh ada keputusan yang diambil secara sepihak atau tidak boleh ada keputusan tanpa partisipasi; Pertanggungjawaban merupakan prinsip mengharuskan lembaga pengelola hutan desa memberikan laporan yang jujur terhadap apa yang sudah dijalankan. Hal ini perlu ditegakkan agar tidak terjadi tindakan yang berbasis subyektivitas, yang pada gilirannya merugikan masyarakat; Keadilan merujuk pada keharusan tidak adanya diskriminasi, pembedaan dan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan hutan desa.

Memperhatikan konsep Hutan Desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantaeng menganggapnya penting dan menjadi sebuah solusi dalam menghadapi tantangan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dan untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan UNHAS, RECOFTC beserta masyarakat setempat membentuk wadah komunikasi dan fasilitasi dengan nama ”FORUM REMBUK HUTAN DESA”. Forum ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun sinergitas dalam penyelenggaraan hutan desa dan melibatkan berbagai pihak terkait baik dari pemerintah daerah, UPT Dephut dan berbagai unsur masyarakat.

Berdasarkan hasil musyawarah desa dalam forum rembuk hutan desa telah disepakati melakukan pengelolaan hutan desa. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan Bupati Bantaeng dalam merekomendasikan dan melanjutkan usulan masyarakat tersebut kepada Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan atas dasar surat Bupati Bantaeng menurunkan tim verifikasi dan selanjutnya menetapkan kawasan hutan lindung seluas 704 ha yang terletak di Desa Labbo, Desa Pattaneteang dan Kelurahan Cempaga Kecamatan Tompobulu sebagai areal program Hutan Desa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 55/Menhut-II/2010 tanggal 21 Januari 2010. Surat Keputusan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI (H.M.Yusuf Kalla) kepada Gubernur Sulawesi Selatan (H. Syahrul Yasin Limpo) pada tanggal 22 Januari 2010 di Istana Wakil Presiden Jakarta.

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Pattaneteang menyatakan bahwa kehadiran program hutan desa di Desa Pattaneteang dengan prinsip pengelolaan tersebut diatas merupakan harapan baru bagi masyarakat desa pattaneteang yang sebagian besar masyarakatnya bermukim di sekitar kawasan hutan Desa Pattaneteang yang luasnya 308,69 ha.

Mengapa hutan desa merupakan harapan baru bagi masyarakat Desa Pattaneteang ? Hutan Desa menjadi harapan baru bagi masyarakat Desa Pattaneteang karena informasi sistem pengelolaannya yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, mitra kerja dan sebagai pihak yang harus mendapatkan bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan pengelolaan.

Selain itu penyelenggaraan hutan desa memberikan akses kepada masyarakat Desa Pattaneteang melalui BUMDes SIPAKAINGA’ sebagai lembaga desa yang berperan dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. BUMDes SIPAKAINGA’ ini ditetapkan sebagai lembaga pengelola hutan Desa Pattaneteang berdasarkan Peraturan Desa Pattaneteang No. 02 Tahun 2010 tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa. Dengan adanya lembaga BUMDes sebagai lembaga pengelola Hutan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa seperti tersebut diatas, berarti kegiatan pengelolaan hutan akan terpadu dengan kegiatan pembangunan sektor pedesaan lainnya yang selama ini sangat sulit dipadukan. Namun terpadunya kedua kegiatan inipun belum tentu memenuhi harapan masyarakat desa terkait dengan peningkatan kesejahteraannya apabila dalam implementasinya tetap tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat desa dan kelestarian hutan.

Kehadiran program Hutan Desa sebagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ternyata bukan saja menjadi harapan masyarakat Desa Pattaneteang sebagai salah satu lokasi Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng, tetapi harapan inipun menjadi harapan semua stakeholder yang terkait. Harapan yang sangat besar ini dan ekspose penyelenggaraan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng yang sangat bagus terkadang seseorang yang akan berkunjung ke Hutan Desa di Bantaeng ingin melihat dan menanyakan langsung bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang berada disekitar kawasan Hutan Desa.   Padahal saat ini, belum saatnya menanyakan kepada masyarakat implementasi penyelenggaraan hutan Desa Pattaneteang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena saat ini masih tahapan persiapan-persiapan pemantapan pengelolaan hutan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pun masih sebatas harapan.

Perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat desa merupakan hal yang perlu diantisipasi dengan peningkatan SDM pengelola dan masyarakat desa melalui pendampingan-pendampingan program, sehingga perspektif terwujudnya pengelolaan kawasan hutan secara lestari tetap terakomodir. Pendampingan ini bertujuan agar program Hutan Desa tetap berjalan sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas kegiatan pemanfaatan apa yang diperbolehkan didalam kawasan hutan Desa Pattaneteang yang statusnya hutan lindung dan apa kewajiban pengelola dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tenaga Pendamping program Hutan Desa dapat berperan sebagai fasilitator yang akan merancang kegiatan peningkatan SDM pengelola dan masyarakat desa. Kegiatan pendampingan ini dapat dilakukan melalui kegiatan fasilitasi perancangan beberapa Peraturan Desa dan pelaksanaan kegiatan training seperti training penguatan hak-hak masyarakat dalam mengelola hutan, pengelolaan usaha kehutanan masyarakat dan lain-lain yang terkait dengan pengembangan hutan desa.

Apabila pendampingan program hutan desa tidak menjadi alternatif dalam peningkatan SDM pengelola yang berakhlak, dikhawatirkan akses pemanfaatan kawasan hutan diartikan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan desa yang berstatus hutan lindung. Bahkan masyarakat akan cenderung melakukan pemanfaatan kawasan hutan tak terkendali. Sehingga bukannya hutan lestari masyarakat sejahtera, malah sebaliknya masyarakat sejahtera tetapi hutan mengalami kerusakan atau bahkan masyarakatnya tidak sejahtera dan hutannyapun mengalami kerusakan.

Sebagai contoh pada areal Hutan Desa Pattanetang telah terdapat tanaman kopi di bawah tegakan. Tanaman kopi yang berada pada areal Hutan Desa ini tidak berbuah karena lebatnya daun-daun pohon yang mengakibatkan heat unit yang dibutuhkan tanaman kopi untuk berbuah tidak mencukupi. Apabila tidak ada pendampingan dalam hal teknik silvikultur, masalah ini dapat menjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi hutannya seperti mematikan beberapa pohon dengan meneres batang agar pohon kopinya mendapatkan cahaya matahari yang cukup yang dibutuhkan oleh tanaman kopi untuk dapat berbuah.

Selain kekhawatiran tersebut diatas yang akan mengakibatkan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud, kekhawatrian lain dari masyarakat pada program desa ini adalah manfaat hutan desa yang hanya berputar-putar dalam lingkaran perangkat desa dan tidak terdistribusi baik pada seluruh level sosial ekonomi masyarakat. Apabila hal ini terjadi, program hutan desa tidak akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

Olehnya itu, program hutan desa perlu diikuti dengan program peningkatan SDM bagi masyarakat desa dalam menyikapi adanya program ini. Dengan dukungan SDM akan terbangun sistem aglomerasi usaha kehutanan dan sistem pelayanan mikroforestry di wilayah desa hutan. Sehingga keberadaan hutan desa tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi tetapi juga dapat memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga harapan masyarakat Desa Pattaneteang dengan adanya Hutan Desa tidak sebatas harapan kosong semata.

PELAKSANAAN KONSERVASI PARTISIPATIF

KONSERVASI BERBASIS KOMUNITAS

Secara formal, inisiatif konservasi berbasis komunitas bermula pada era 1980-an sebagai jawaban atas gerakan konservasi sebelumnya yang digalang oleh upaya-upaya Internasional untuk melindungi keanekaragaman hayati dunia, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat lokal di dalam kawasan konservasi. Vicky Forgie, Peter Horsley, Jane Johnston, penulis beberapa buku konservasi berbasis komunitas di New Zealand memaparkan inisiatif ini sebagai berikut :

“ Community-based conservation initiatives (CBCIs) are bottom-up (or grass-root) activities that bring individuals and organizations together to work towards achieving desired environmental goals. These initiatives are fueled by a community force that is exerting pressure on government agencies in many parts of the world (Forgie, Horsley, Johnston, 2001)”.

Masyarakat lokal berbasis sejarah penguasaan mereka atas kawasan yang terjadi jauh sebelum hadirnya klaim lain di atas kawasan tersebut, telah mempraktekan system pengelolaan dan juga tatanan konservasi sendiri. Bukti-bukti atas tatanan tersebut nampak dalam sejumlah aturan dan praktek lokal yang masih ditaati komunitas tersebut. Karena itu, melalui dialog dan protes beruntun, tuntutan untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lokal di kawasan konservasi mulai bergulir dalam banyak aturan Internasional seperti Convention on Biological Diversity maupun aturan konservasi di masing-masing negara. Konservasi berbasis masyarakat juga merupakan upaya mempertemukan antara tuntutan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup.

Upaya konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh masyarakat sesungguhnya telah berkembang sejak lama, khususnya pada masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu komunitas masyarakat selama berabad-abad. Pengetahuan lokal dikembangkan berdasarkan pengalaman, telah diuji penggunaannya selama berabad-abad, telah diadaptasikan dengan budaya dan lingkungan setempat (lokal), serta bersifat dinamis dan berubah-ubah (Mathias, 1995).

Dalam konteks konservasi sumberdaya hutan, pengetahuan lokal terkait dengan upaya masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Walaupun sesungguhnya sulit untuk dijelaskan secara terpisah, beberapa contoh pengetahuan lokal tentang pelestarian genetik, pelestarian jenis, dan pelestarian ekosistem akan dikemukakan berikut ini.

PRAKTEK KONSERVASI DI LUAR KAWASAN KONSERVASI

Contoh pengetahuan lokal tentang pelestarian genetik dilaporkan oleh Dolvina Damus (1992) dalam Nasution et.al., (1995). Damus melaporkan bahwa dijumpai 58 varietas padi lokal hanya di dua desa di Kecamatan Pujungan dan sebanyak 37 varietas padi lokal di Kecamatan Krayan, Kalimantan Timur. Puluhan varietas padi ini mereka “rumat”dan “leluri”. Sebagai contoh, seorang nenek di Desa Apo Ping, ia menanam berbagai varietas padi hanya untuk memperbarui bibitnya. Varietas padi itu ditanam bukan untuk dimakan. Setiap varietas padi mempunyai kekhasan masing-masing yang sesuai untuk ditanam di berbagai kondisi tanah basah, tanah datar, tanah kering di lereng, tanah hitam, dll. Masyarakat Dayak di hulu Sungai Bahau yaitu Dayak Lepo’Ke di Desa Apau Ping mengenal penggolongan tanah sampai 16 macam.

Informasi tentang pengetahuan lokal yang terkait dengan pemanfaatan jenis tumbuhan termasuk yang banyak didokumentasikan. Nasution et.al., (1992); Nasution et.al., (1995) telah mendokumentasikan hasil-hasil Studi Etnobotani di berbagai komunitas. Tidak kurang dari 50 Studi Etnobotani telah dicatat di dalamnya. Dari hasil Studi Etnobotani tersebut, contoh yang terkait dengan upaya pelestarian misalnya dilaporkan oleh Darnaedi (1992) yang melakukan studi terhadap tradisi pengobatan orang Sumbawa Barat Daya, Nusa Tenggara Barat. Darnaedi mengemukakan kearifan budaya orang Sumbawa Barat Daya tersirat dalam pengaturan pemanfaatan tumbuhan untuk obat antara lain dengan adanya aturan-aturan yang (a) menetapkan waktu untuk pengambilan bahan-bahan obat pada bulan Muharam, (b) tidak membuat obat jika tidak ada yang sakit, (c) adanya keyakinan bahwa semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai obat. Contoh lain diungkap oleh Purwantoro (1992) yang memberi contoh upaya pelestarian beragam jenis tumbuhan obat melalui budidaya di pekarangan. Tidak kurang 84 jenis tumbuhan obat telah digunakan dan sebagian besar merupakan hasil budidaya.

PRAKTEK KONSERVASI DI DALAM KONSERVASI

1.   Taman nasional Manupeu Tanadaru

Penyusunan zonasi Taman Nasional (TN) Manupeu Tanadaru di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan kerentanan kawasan dan aktifitas masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyusun zonasi adalah (1) pemanfaatan lahan usaha tani tanaman pangan, tanaman keras dan penggembalaan ternak (2) pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai bahan bangunan rumah, perlengkapan rumah tangga, makanan darurat, obat-obatan dan tambahan pendapatan ekonomi, (3) pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih dan pengairan lahan pertanian dan (4) tampat yang dikeramatkan untuk upacara adat ritual (hamayang) kepercayaan Marapu

  1. Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Aktifitas masyarakat dari Desa Ciptarasa, Leuwijamang dan Cibedug yang dilakukan di TN Gunung Halimun, yaitu berupa (1) pemanfaatan tumbuhan dari hutan untuk makanan, konstruksi, peralatan rumah tangga, obat-obatan, kayu bakar, upacara keagamaan, makanan ternak, mainan anak-anak, pestisida alami, dsb. (2) pemanfaatan lahan di dalam kawasan untuk pertanian sawah dan kebun campuran. Selain itu masyarakat juga mengenal adanya pembagian kawasan secara tradisional yaitu leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung bukaan, leuweung sirah cai, dan leuweung kolot

  1. Cagar Alam Gunung Lorentz

Terhadap empat suku yang ada di kawasan Cagar Alam Gunung Lorentz (suku Nduga, Amungme, Sempan dan Nakai) pada tahun 1991 antara lain untuk mengetahui bagaimana masyarakat asli menggunakan sumberdaya alam.

Suku Aktifitas Masyarakat
Sempan Mengambil sagu, menangkap ikan, berburu, berladang
Nduga Berladang, berburu
Nakai Mencari ikan, berburu, berladang, menanam sagu, bekerja di perusahaan kayu
Amungme Berkebun, beternak babi, berburu

4.   Taman Nasional Siberut

Pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan di TN Bromo Tengger Semeru telah memberikan kontribusi sebesar 96.16% bagi pendapatan masyarakat, sedangkan kegiatan di luar kawasan hutan hanya berkontribusi 3.84%.

  1. Taman Nasional Bromo tinggal

Hasil penelitian tentang pemanfaatan lahan oleh masyarakat di TN Kerinci Seblat. Fazriyas telah melakukan penelitian terhadap enam kelompok rumah tangga petani. Salah satunya adalah rumah tangga petani yang direlokasikan namun kembali berladang dalam TN Kerinci Seblat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebanyak 66.67% rumah tangga petani memanfaatkan lahan TN Kerinci Seblat untuk berladang dan 33.33% untuk berladang dan bermukim. Secara keseluruhan rumah tangga petani yang masih berladang di dalam TN Kerinci Seblat kondisi ekonominya lebih baik dibandingkan rumah tangga petani yang tidak berladang di dalam TN Kerinci Seblat.

  1. Taman Nasional Kelimutu

Pola agroforest “Napu” ditemui di dalam kawasan TN Kelimutu (NTT) yang didominasi jenis tanaman kopi, dadap (pohon pelindung), jeruk, dan salak. Keberadaan “Napu” sudah ada sebelum terjadinya penetapan TN Kelimutu.  Agroforest “Napu” merupakan pola usaha tani yang tidak bertentangan dengan defenisi dan tujuan pengelolaan taman nasional. Selanjutnya Muda (2005) menjelaskan bahwa agroforest “Napu” memberi keuntungan secara ekologis, ekonomis maupun sosial.

  1. Taman Nasional Meru Betiri

Agroforestri tumbuhan obat yang telah dikembangkan di zona rehabilitasi TN Meru Betiri seluas 1300 ha, secara langsung telah berperan sebagai sistem penyangga bagi zona inti dan zona rimba TN Meru Betiri. Sistem penyangga yang terbentuk tidak hanya diindikasikan oleh keberadaan fisik wilayah penyangga namun lebih jauh dari itu, yaitu penyangga sosial. Maksudnya, para petani yang terlibat dalam pengelolaan zona rehabilitasi telah bertindak sebagai tenaga pengaman kawasan TN Meru Betiri. Para petani telah melaporkan beberapa kejadian pencurian kayu dari dalam kawasan, kepada pengelola TN Meru Betiri. Sebagai penyangga fisik, hasil rehabilitasi lahan diharapkan akan bermanfaat bagi petani sebagai sumber bahan pangan, bahan baku obat, penyedia jasa lingkungan seperti perlindungan erosi, udara nyaman dan sebagaianya. yang tidak bisa dinilai dengan uang.

  1. Taman Nasional Lorelindu

Orang Sinduru merupakan penduduk asli yang berdiam di dataran tinggi Sulawesi Tengah dan menyebar di sejumlah wilayah. Jauh sebelum penunjukan kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) tahun 1983 melalui SK Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982 dan penetapannya melalui SK Menteri Kehutanan RI No 593/Kpts-II/1993 (Sangaji, et all, 2004), Orang Sinduru sudah memiliki konsep tata ruang dan tata kelolah hutan, yang ditaati secara turun-temurun.

Tata ruang dan tata kelola dalam konsep orang Sinduru tidak hanya hubungan fisik tetapi lebih dari itu, merupakan hubungan religius. Sehingga tata cara menetapkan maupun mengubah tata ruang dan sistem kelolah tertentu selalu berhubungan dengan ritual yang akan memastikan di mana dan kapan serta berapa luasan lahan yang akan dibuka, larangan-larangan, dan bagaimana memperlakukan sisa hasil olahan dari lahan yang baru dibuka (Andriani, 2007).

Konsep religius membingkai pandangan komunitas Sinduru, bahwa alam di luar manusia bukan sekedar dipandang sebagai obyek, tetapi juga subyek hukum. Sehingga kalau alam rusak maka akan berpengaruh terhadap manusia. Sebaliknya, jika manusia juga melakukan perbuatan tercela, seperti mencuri, berzinah dan kejahatan lainnya, maka dia akan mendapat semacam hukuman dari alam. Karena itu, tindakan-tindakan personal, seperti perusakan terhadap alam segera menjadi urusan kampung. Kedekatan dengan alam pada akhirnya membuat mereka tau kapan alam beristirahat. Konsep sistem perladangan gilir balik adalah tradisi untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan sumber daya alam. Konsep yang lain adalah “ombo” atau masa jeda. Ombo untuk alam, misalnya terjadi ketika ada masa kayu boleh diambil, tetapi ada masa tidak boleh

DAFTAR PUSTAKA

Adiwibowo, S. 2008. Kawasan Konservasi di Indonesia: Kontestasi Kepentingan Antara Masyarakat dan Negara, bahan presentasi dalam FGD ‘Menggalang Persepsi Para Pihak Akan Perlunya Perubahan Kebijakan Konservasi di Indonesia di Jakarta 11-12 Maret 2008.

Haryanto, dkk., 2012.  Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional di Indonesia.  Penerbit IPB Press, Jakarta.

Setyowati, dkk., 2008.  Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan.  Pokja Kebijakan Konservasi Manggala Wanabakti, Jakarta.