Rancangan Teknis Diklat Pembentukan Pola Kerjasama di BDLHK Makassar


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghilangkan kewenangan pengelolaan hutan tersebut di tingkat Kabupaten Kota. Menurut Undang-undang ini, kewenangan pengelolaan hutan saat ini sebagian besar berada di Pemerintah Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan ke Daerah Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola implementasi KPH sebagai penerusan kewenangan daerah Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan Tahura diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota namun dalam skala pemanfaatan yang terbatas sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dalam kegiatan pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari melalui program sosial forestry, maka jaminan pengelolaan hutan yang baik dan benar memerlukan pengawasan secara profesional. Untuk mengoptimalkan pengawasan dalam pengelolaan hutan tersebut, diperlukan aparat yang profesional dari sisi pengetahuan, sikap dan prilaku dengan dukungan peraturan, pedoman, standar dan prosedur baku sebagai landasan kerja.

Ujung tombak aparat pengawas yang bertanggung jawab atas keberadaan hutan (perlindungan dan pengamanan hutan) dan keberlangsungan kegiatan kehutanan tersebut diatas adalah Polisi Kehutanan (Polhut). Karena itu, pada kondisi dan situasi kehutanan dewasa ini, Polhut yang professional sungguh sangat mendesak kebutuhannya dari sisi peningkatan pengetahuan, sikap perilaku dan keterampilannya yang harus ditunjang dengan perhatian atas karier dan kepentingan primernya.

Karier Polhut secara sistematis, bertahap/berjenjang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya. Berdasarkan aturan ini, pengangkatan dalam jabatan fungsional Polhut dapat dipenuhi dari formasi CPNS Polhut atau PNS lain yang pindah ke jabatan fungsional Polhut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, di beberapa instansi baik UPT Kementerian LHK (Taman Nasional, KSDA dan Balai Penegakan Hukum), KPH dan Tahura terdapat PNS yang berasal dari formasi CPNS Polhut ataupun PNS lain yang saat ini telah menjalankan tugas-tugas pengamanan hutan yang belum menduduki jabatan fungsional yang membutuhkan Diklat Pembentukan Polhut. Meskipun diklat ini dibutuhkan, karena keterbatasan anggaran di lembaga diklat, sehingga saat ini tidak teralokasikan anggarannya.

Mengingat pentingnya Diklat Pembentukan Polhut terhadap profesionalisme seorang aparat yang akan melaksanakan tugas-tugas pengamanan hutan dan terhadap karir Polhut, maka diklat ini dapat dilaksanakan dengan Pola Kerjasama.

B. Manfaat

Manfaat yang bisa diambil dari pelaksanaan diklat ini adalah :
1. Meningkatkan kompetensi ASN yang bertugas sebagai tenaga pengamanan hutan di tingkat lapangan.
2. Mendukung pola karir Polhut yang sesuai aturan, dimana Polhut adalah Jabatan Fungsional.
3. Meningkatkan kinerja instansi dalam pelaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan diklat ini adalah Setelah selesai mengikuti diklat, peserta diklat dapat melaksanakan tugas-tugas jabatan Polisi Kehutanan sesuai dengan jenjang jabatannya.

D. Sasaran

Sasaran calon peserta diklat pembentukan Polhut adalah :
1. CPNS atau PNS yang berasal dari Formasi CPNS Polhut di UPT Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Propinsi, KPH dan Tahura.
2. PNS yang menjalankan tugas-tugas pengamanan hutan yang akan pindah Jabatan ke Polhut.

II. PERSIAPAN DIKLAT

A. Identifikasi Calon Peserta Diklat

Identifikasi calon peserta diklat dapat dilakukan melalui surat dari Instansi pengelola hutan yang menginformasikan bahwa pegawainya membutuhkan diklat pembentukan Polhut. Dalam mengidentifikasi calon peserta harus memperhatikan pengelompokan berikut ini :
1. Kelompok Terampil
Calon peserta yang berada dalam kelompok terampil adalah calon peserta yang kualifikasi pendidikannya SLTA atau Diploma. Khusus untuk PNS lain yang akan pindah jabatan ke Polhut, syaratnya pangkat minimal II/a dan umur maksimal 35 tahun.
2. Kelompok Ahli
Calon peserta yang berada dalam kelompok Ahli adalah calon peserta yang kualifikasi pendidikannya berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum dan Sospol. Khusus untuk PNS lain yang akan pindah jabatan ke Polhut, syaratnya pangkat minimal III/a dan umur maksimal 40 tahun.

B. Koordinasi dengan Polda

Apabila jumlah peserta memenuhi persyaratan jumlah minimal, maka Balai Diklat LHK Makassar melakukan koordinasi dengan Polda Sul-Sel-Bar untuk menentukan tanggal pelaksanaan diklat pembentukan Polhut Pola Kerjasama tersebut. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi diklat ini adalah Kepala Balai Diklat LHK Makassar, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat dan Widyaiswara selaku penanggung jawab program diklat. Hasil koordinasi diklat secara teknis dipaparkan dalam pertemuan pembahasan desain program diklat.

C. Pemanggilan Peserta

Pemanggilan peserta dilakukan setelah waktu pelaksanaan diklat telah disepakati oleh pihak Balai Diklat LHK Makassar dengan Pihak Polda SulSelBar. Dalam surat pemanggilan peserta diklat, mencantumkan informasi teknis sebagai berikut :
1. Waktu dan tempat pelaksanaan diklat.
2. Persyaratan Peserta Diklat.
a. Pegawai Negeri Sipil
b. Pangkat minimal II/a dan umur maksimal 35 tahun (untuk yang pendidikannya SLTA atau Diploma.
c. Pangkat minimal III/a dan umur maksimal 40 tahun (untuk kualifikasi pendidikannya berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum dan Sospol).
d. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter.
e. Surat Tugas dari Instansi Pengirim.
3. Biaya penyelenggaraan diklat per orang.
4. Nomor rekening tujuan transfer.
5. Batas waktu transfer.
6. Nomor HP untuk kontak person.
7. Form surat pernyataan kesanggupan mengikuti diklat.

D. Pembahasan Desain Program Diklat

Pembahasan desain program diklat bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama antara pihak Balai Diklat LHK Makassar dengan pihak Polda SulSelBar. Dalam pertemuan ini, pembahasan desain program diklat meliputi :
1. Pembahasan Desain Program Pembelajaran materi Bidang Kepolisian Pola 400 JPL : oleh Polda SulSelBar selaku penyelenggara teknis.
2. Pembahasan Desain Program Pembelajaran materi Kehutanan Pola 100 JPL : oleh Penanggung Jawab Program Diklat.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan desain program diklat pembentukan Polhut ini adalah bagaimana mensinergikan kedua kurikulum itu agar materi yang diajarkan aplikatif, efektif dan efesien, sehingga mampu menciptakan Polhut yang memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksi jabatannya.

E. Registrasi Peserta

Registrasi peserta dilakukan oleh panitia yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Diklat LHK Makassar. Saat registrasi, panitia mengecek kelengkapan berkas calon peserta. Berkas yang harus dilengkapi adalah :
1. Surat Perintah Tugas
2. Formulir Biodata Calon Peserta
3. SK CPNS dan SK PNS
4. SK Pangkat Terakhir
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter.
6. Surat Peryataan Kesanggupan mengikuti Diklat.

F. Well Come to Campus

Well Come to Campus merupakan kegiatan penyambutan peserta yang bertujuan untuk memberikan orientasi awal Diklat Pembentukan Polhut. Kegiatan ini bertujuan untuk :
1. Memberikan gambaran secara singkat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama mengikuti diklat pembentukan Polhut.
2. Menyiapkan mental calon peserta, apakah sanggup mengikuti diklat pembentukan Polhut dengan Pola Pembinaan dari Kepolisian.
3. Menciptakan suasana pelatihan.

III.PELAKSANAAN DIKLAT

A. Diklat Dasar Kepolisian Kehutanan (400 Jpl)

Diklat Dasar Kepolisian Kehutanan Pola 400 Jpl diselenggarakan berdasarkan Keputusan Dirbinmas Baharkam Polri Nomor Kep/52/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kepolisian Khusus. Rincian materi Diklat Pembentukan Kepolisian Khusus Pola 400 JPL adalah :

1. Pengantar
Materi pengantar sebanyak 8 JPL, dengan rincian sebagai berikut :
a. Jam Pimpinan, 2 JPL.
b. Orientasi pendidikan dan pengenalan lingkungan, 2 JPL.
c. Pola kurikulum dan sistem penilaian, 2 JPL.
d. Perdupsis dan pola pengasuhan, 2 JPL.

2. Utama
Materi utama sebanyak 258 JPL, dengan rincian sebagai berikut :
a. Keterampilan perorangan, 20 JPL.
Materi keterampilan perorangan disampaikan dalam bentuk materi Interpersonal Skill tingkat Dasar sebanyak 20 JPL.
b. Pengetahuan dan keterampilan umum Polsus, 160 JPL.
1) Tupoksi Polri dan Polsus, 6 JPL.
2) Hakikat ancaman Kamtibmas (Intel Dasar/Astagatra) di Instansi Polhut yang bersangkutan, 10 JPL.
3) Pengetahuan Dasar Fungsi Pre-emtif, 30 JPL.
 Pembimbingan dan Penyuluhan Kantibmas, 8 JPL.
 Teknik Negosiasi, 10 JPL.
 Penerapan Perpolisian Masyarakat, 12 JPL.
4) Pengetahuan Dasar Fungsi Preventif, 50 JPL.
 Teknik pengaturan PPGD, 10 JPL.
 Teknik penjagaan, 10 JPL.
 Teknik Patroli, 10 JPL.
 Teknik pengawalan, 10 JPL.
 Sistem pengamanan obyek vital, 10 JPL.
5) Pengetahuan Dasar Fungsi Refresif, 32 JPL.
 Teknis TP TKP/Pengamanan TKP, 10 JPL.
 Teknis Pembuatan LK/ Berita Acara, 10 JPL.
 Teknis penangkapan dan penggeledahan, 10 JPL.
6) Pengetahuan Dasar Umum, 32 JPL.
 Teknis pelayanan prima, 6 JPL.
 Penggunaan alat komunikasi, 10 JPL.
 Psikologi Massa, 8 JPL.
 Hak Azasi Manusia, 8 JPL.
c. Pengetahuan dan keterampilan teknis Kehutanan, 60 JPL.
d. Perundang-undangan terkait, 18 JPL.
1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 , tentang Polri, 4 JPL.
2) KUHP/KUHAP, 10 JPL.
3) Peraturan Korwasbin, 4 JPL.

3. Pendukung
Materi pendukung sebanyak 96 JPL, dengan rincian sebagai berikut :
a. Pembinaan mental kepribadian, 4 JPL.
b. Pembinaan kesamaptaan jasmani, 88 JPL.
1)Olah raga (setiap hari)
2)Tes kesamaptaan, 4 JPL.
3)Halang Rintang, 10 JPL.
4)Mountenering, 10 JPL.
5)PBB dan Peraturan Penghormatan, 10 JPL
6)Pengetahuan Dasar Persenjataan/Menembak, 14 JPL.
7)Bela Diri Polri (Tongkat/Borgol), 20 JPL.
8)SAR dan pertolongan Gawat Darurat, 10 JPL.
9)Out Bound/Ketangkasan Jasmani, 10 JPL.
c. Pembinaan kesehatan, 4 JPL.

4. Pembulatan
Materi pembulatan sebanyak 34 JPL, dengan rincian sebagai berikut :
a. Latihan lapangan/praktik, 30 JPL.
b. Pembekalan-pembekalan umum, 4 Jpl

5. Lain-Lain
Materi lain-lain sebanyak 4 JPL, yaitu pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan diklat.

B. Diklat Dasar bidang Kehutanan (Pola 100 JPL)

Diklat Dasar Bidang Kehutanan Pola 100 Jpl diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor SK.70/Dik-2/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Pembentukan Polisi Kehutanan Fase II. Rincian materi Diklat Pembentukan Polisi Kehutanan Fase II adalah :

I. TEORI (30 JPL)
1) Pembinaan Mental Spiritual (2 JPL).
2) Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan, (6 JPL).
3) Teknik Pembuatan Laporan Kejadian, (4 JPL).
4) Teknik Pengamanan Kawasan Hutan, (6 JPL).
5) Teknik Pengumpulan Bahan Keterangan, (6 JPL).
6) Teknik Navigasi Hutan, (6 JPL).

II. PRAKTEK (70 JPL)
1) Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan, (8 JPL).
2) Teknik Pembuatan Laporan Kejadian, (8 JPL).
3) Teknik Pengamanan Kawasan Hutan, (14 JPL).
4) Teknik Pengumpulan Bahan Keterangan, (18 JPL).
5) Teknik Navigasi Hutan, (8 JPL).
6) Penatausahaan Hasil Hutan, (8 JPL).
7) Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, (8 JPL).
8) Penyusunan DUPAK, (8 JPL).

Agar bidang kepolisian dan kehutanan terintegrasi dengan baik, maka pelaksanaan Diklat Pembentukan Polhut ini didesain secara komprehensif selama 500 JPL. Sehingga latihan lapangan pada Kursil Bidang Kepolisian dan beberapa praktek mata diklat pada Kursil diktuk Polhut Fase II dilaksanakan di lokasi kawasan hutan yang lokasinya akan ditentukan dalam rapat desain diklat.

IV. BIAYA PELAKSANAAN DIKLAT

Biaya pelaksanaan diklat berasal dari anggaran instansi asal peserta atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Rincian secara teknis akan disusun oleh ketua panitia pelaksana diklat pembentukan Polhut yang akan di SK kan oleh Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar.

Iklan

Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pejabat Fungsional Polhut

MADYA2013MADYA2014
PENDAHULUAN

Polisi Kehutanan (Polhut) merupakan salah satu Jabatan Fungsional dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebagai Jabatan fungsional, Polhut termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Jabatan fungsional yang tergabung dalam rumpun ini mempunyai tugas menyelidiki fakta yang berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan pihak yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang diduga berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yang mencurigakan di perusahaan, toko, ataupun di tempat umum.

Jabatan Fungsional Polhut terdiri dari jabatan fungsional keahlian (Polhut Tingkat Ahli) dan jabatan fungsional keterampilan (Polhut Tingkat Terampil). Aturan khusus mengenai jabatan fungsional Polhut tertuang dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya. Untuk mencermati aturan ini beserta aturan teknis pelaksanaan yang terkait, kami tertarik untuk menulis mengenai kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Polisi Kehutanan. Tulisan ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai syarat kenaikan pangkat dan jabatan bagi pejabat fungsional Polhut.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah :
1. Apa saja syarat kenaikan pangkat pejabat fungsional Polisi Kehutanan ?
2. Apa saja syarat kenaikan jabatan pejabat fungsional Polisi Kehutanan ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. (UU No.5 Tahun 2014).

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kriteria Jabatan Fungsional adalah :
1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
3. Dapat disusun dalam suatu jenjang berdasarkan tingkat keahlian dan keterampilan;
4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
5. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
(PP No. 16 Tahun 1994).

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, Polisi Kehutanan terdiri atas Polisi Kehutanan Terampil dan Polisi Kehutanan Ahli. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Sedangkan Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.

Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. Dalam PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Kenaikan pangkat dibedakan atas kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Untuk pejabat fungsional, kenaikan pangkatnya mengikuti pola kenaikan pangkat pilihan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang :
1. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
2. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
4. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
5. diangkat menjadi pejabat negara;
6. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural
atau jabatan fungsional tertentu;
8. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
9. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Pada Pasal 28 peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila :
1. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Aturan khusus lainnya yang diuraikan dalam aturan ini adalah :
1. PNS yang menduduki jabatan Polhut Madya, kenaikan pangkat dari Pembina tingkat I (IV/b) ke Pembina Utama Muda (IV/c) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
2. Kenaikan pangkat PNS pusat (II/a sampai IV/b) ditetapkan dengan keputusan pejabat Pembina kepegawaian pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.
3. Kenaikan pangkat PNS Provinsi (II/a sampai IV/b) ditetapkan dengan keputusan pejabat Pembina kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
4. Kenaikan pangkat bagi Polhut dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 29).

Kenaikan Jabatan

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri (PP 16 Tahun 1994). Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, jenjang jabatan dan pangkat Polisi Kehutanan terdiri dari :

1. Jenjang Jabatan dan pangkat bagi Fungsional Polisi Kehutanan Terampil.
a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula
1)Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a
b. Polisi Kehutanan Pelaksana
1)Pengatur Muda Tk.I, Golongan Ruang II/b.
2)Pengatur, Golongan Ruang II/c.
3)Pengatur Tk.I, Golongan Ruang II/d.
c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan
1)Penata Muda, Golongan Ruang III/a.
2)Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.
d. Polisi Kehutanan Penyelia
1)Penata, Golongan Ruang III/c.
2)Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

2.Jenjang Jabatan dan pangkat bagi Fungsional Polisi Kehutanan Ahli
a. Polisi Kehutanan Pertama
1) Penata Muda, Golongan Ruang III/a.
2) Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.
b. Polisi Kehutanan Muda
1) Penata, Golongan Ruang III/c.
2) Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
c. Polisi Kehutanan Madya
1) Pembina, Golongan Ruang IV/a.
2) Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b.
3) Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP 16 Tahun 1994). Pada Pasal 25 peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila :
1. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
5. Khusus untuk kenaikan jabatan dari Polhut Muda menjadi Polhut Madya wajib mengikuti dan lulus Diklat Penjenjangan Polhut Madya.

PEMBAHASAN

Kenaikan pangkat maupun Jabatan dapat diajukan oleh Polisi Kehutanan apabila telah memenuhi persyaratan kenaikan Pangkat dan kenaikan jabatan untuk Fungsional Polhut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011.

Kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional Polhut dapat diusulkan apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jumlah angka kredit kumulatif tersebut harus memperhatikan aturan berikut ini :
1. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama (tidak termasuk unsur pendidikan),
2. paling banyak 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. Selain komposisi tersebut, hal lain yang menjadi syarat mutlak untuk kenaikan pangkat dan jabatan.
3. Angka kredit minimal dari beban kerja Polhut dalam menjalankan Tupoksi terpenuhi untuk kenaikan pangkat/jabatan terpenuhi.
4. Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi terpenuhi untuk kenaikan pangkat/jabatan terpenuhi.

Kenaikan Pangkat bagi Fungsional Polhut

Kenaikan pangkat seorang Polhut tidak hanya memperhatikan syarat paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, tetapi harus memperhatikan aturan angka kredit minimal yang menjadi prasyarat untuk kenaikan pangkat. Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat berdasarkan tingkat pendidikan formal pada kelompok Polhut Keterampilan, disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Tabel 2 berikut ini disajikan contoh hasil penilaian angka kredit seorang Polhut dengan pendidikan formal SLTA yang menduduki pangkat Pengatur Tk. I (II/d) dan Jabatan Polhut Pelaksana.

Tabel2

Untuk mengetahui apakah Polhut tersebut memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat satu tingkat, maka hasil penilaian pada Tabel 2 diperiksa dengan menggunakan syarat sebagaimana tersebut pada Tabel 1. Syarat yang diperiksa adalah :
1. Angka Kredit Kumulatif
Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dari pengatur Tk.I (II/d) ke Penata Muda (III/a) adalah 100, sehingga syarat ini terpenuhi karena jumlah angka kredit kumulatifnya sebanyak 112,314.
2. Komposisi AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%.
Tabel 1 menjelaskan bahwa untuk Polhut yang pendidikan formalnya SLTA, yang akan naik pangkat dari Pengatur Tk.I (II/d) ke Penata Muda (III/a), jumlah AK dari unsur utama (non pendidikan) minimal 80% yang dibutuhkan adalah 60. Angka 60 ini didapatkan dari [(Angka kredit kumulatif – Nilai Ijazah) x 80 %] yaitu [(100– 25) x 80 %] = 75 x 80% = 60.
Pada Tabel 2 diatas, AK dari unsur utama (non pendidikan) adalah 86,644 – 25,000 = 61,644, sehingga syarat ini terpenuhi.
3. Angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi)
Angka kredit yang termasuk dalam beban kerja Polhut (Tupoksi) adalah angka kredit yang berasal dari unsur B, C dan D. Jumlah angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi) yang dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 1 adalah 5, sedangkan yang dicapai pada Tabel 2 adalah 0,072 + 6,540 = 6,612. Angka 6,612 lebih besar dari 5, sehingga syarat ini terpenuhi.
4. Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi.
Tabel 1 menjelaskan bahwa untuk Polhut terampil belum dipersyaratkan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keempat syarat tersebut, hasilnya semuanya terpenuhi sehingga Polhut tersebut dari segi persyaratan angka kredit memenuhi syarat naik ke pangkat Penata Muda (III/a).

Namun, setelah diperhatikan dengan lebih teliti, Polhut tersebut belum dapat diajukan kenaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda (III/a) sebelum Polhut yang bersangkutan menduduki jabatan Polhut Pelaksana Lanjutan. Hal ini disebabkan karena pangkat Pengatur Tk. I (II/d) berada dalam kelompok jabatan yang berbeda dengan pangkat Penata Muda (III/a). Pangkat Pengatur Tk. I (II/d) berada pada kelompok jabatan Polhut Pelaksana (II/b, II/c, II/d), sedangkan pangkat Penata Muda (III/a) berada pada kelompok jabatan Polhut Pelaksana Lanjutan.

Untuk kasus seperti ini yang bersangkutan harus terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatannya ke Polhut Pelaksana Lanjutan (dengan syarat telah lulus uji kompetensi Paket Polhut Pelaksana Lanjutan). Hal ini mengikuti aturan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, kenaikan pangkat bagi Polhut dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga kesimpulannya, Polhut sebagaimana tersebut pada Kasus Tabel 2 belum bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat satu tingkat diatasnya.

Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat berdasarkan tingkat pendidikan formal pada kelompok Polhut Keahlian, disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel3

Jika memperhatikan tabel angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk Polhut Terampil (Tabel 1) dan Polhut Ahli (Tabel 3), terdapat perbedaan pada angka kredit minimal yang berasal dari Pengembangan Profesi. Tabel 1 menjelaskan bahwa untuk kenaikan pangkat pada semua level belum mempersyaratkan angka kredit minimal yang berasal dari Pengembangan Profesi. Sedangkan Tabel 2 menjelaskan bahwa hanya kenaikan pangkat dari Penata Muda (III/a) ke Panata Muda Tk. I (III/b) yang tidak mempersyaratkan angka kredit minimal dari pengembangan profesi. Kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk.I (III/b) ke Penata (III/c) sudah mempersyaratkan harus ada angka kredit minimal dari Pengembangan Profesi yaitu minimal Angka Kredit berjumlah 2. Demikian seterusnya sampai ke Pembina Utama Muda (IV/c), angka kredit minimal dari Pengembangan Profesi yaitu minimal Angka Kredit berjumlah 12.

Tabel 4 berikut ini akan menguraikan seorang Polhut dengan Pendidikan Formal S1, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) dan Jabatan Polhut Muda, dan dari segi persyaratan angka kredit terpenuhi untuk kenaikan ke Pangkat Penata (III/c) dan sudah menduduki lebih dahulu jabatan satu tingkat diatasnya.

Tabel4

Untuk mengetahui apakah Polhut tersebut memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat satu tingkat, maka hasil penilaian pada Tabel 4 diperiksa dengan menggunakan syarat sebagaimana tersebut pada Tabel 1. Syarat yang diperiksa adalah :
1. Angka Kredit Kumulatif
Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk.I (III/b) ke Penata (III/c) adalah 200, sehingga syarat ini terpenuhi karena jumlah angka kredit kumulatifnya sebanyak 246,868.
2. Komposisi AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%.
Tabel 1 menjelaskan bahwa untuk Polhut yang pendidikan formalnya SLTA, yang akan naik pangkat dari Penata Tk.I (III/b) ke Penata (III/c), jumlah AK dari unsur utama (non pendidikan) minimal 80% yang dibutuhkan adalah 80. Angka 80 ini didapatkan dari [(Angka kredit kumulatif – Nilai Ijazah) x 80 %] yaitu [(200– 100) x 80 %] = 100 x 80% = 80.
Pada Tabel 4 diatas, AK dari unsur utama (non pendidikan) adalah 224,368 – 100,000 = 124,368, karena melebih syarat minimal 80 maka syarat ini terpenuhi.
3. Angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi)
Jumlah angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi) yang dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 3 adalah 14, sedangkan yang dicapai pada Tabel 4 adalah 9,112 + 11,436 + 7,442 = 27,990. Angka 27,990 lebih besar dari 14, sehingga syarat ini terpenuhi.
4. Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi.
Jumlah Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 3 adalah 2. Sementara yang dicapai pada Tabel 4 adalah 1,5, sehingga syarat ini belum terpenuhi.
5. Kesesuaian kelompok jabatan
Untuk kenaikan pangkat dari Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) ke Penata (III/c), Polhut yang bersangkutan harus sudah ditetapkan terlebih dahulu kenaikan jabatannya yaitu Polhut Penyelia. Kasus pada Tabel 4, Polhutnya sudah menduduki jabatan Polhut Penyelia, sehingga syarat ini terpenuhi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelima syarat tersebut, hasilnya masih terdapat satu yang belum terpenuhi yaitu angka kredit yang berasal dari pengembangan profesi. Sehingga Polhut tersebut belum bias diusulkan kenaikan pangkatnya dari Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) ke Penata (III/c.

Kenaikan Jabatan bagi Fungsional Polhut

Kenaikan jabatan seorang Polhut tidak hanya memperhatikan syarat paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, tetapi harus memperhatikan :
1. Aturan angka kredit minimal yang menjadi prasyarat untuk kenaikan jabatan.
2. Aturan mengenai uji kompetensi jabatan fungsional Polhut.
3. Pendidikan dan Latihan yang menjadi syarat untuk kenaikan jabatan ke Polhut Madya.

Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan Jabatan berdasarkan tingkat pendidikan formal pada kelompok Polhut Keterampilan, disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel5

Mencermati kesimpulan dari uraian kenaikan pangkat sesuai kasus Tabel 2 bahwa Polhut tersebut harus terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatannya ke Polhut Pelaksana Lanjutan. Apabila Polhut tersebut sudah lulus uji kompetensi Polhut Pelaksana Lanjutan, maka yang bersangkutan dapat diusulkan secara bersamaan kenaikan jabatan dan pangkatnya. Namun secara teknis, jabatannya akan ditetapkan terlebih dahulu sebagai Polhut Pelaksana Lanjutan, baru menduduki Pangkat Penata Muda (III/a).

Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan berdasarkan tingkat pendidikan formal pada kelompok Polhut Keahlian, disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6

Tabel 7 berikut ini akan menguraikan seorang Polhut dengan Pendidikan Formal S2, pangkat Penata Tk.I (III/d) dan Jabatan Polhut Muda, yang akan diusulkan kenaikan jabatannya ke Polhut Madya.

Tabel7

Untuk mengetahui apakah Polhut tersebut memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan dari Polhut Muda ke Polhut Madya, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi :
1. Angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan.
Syarat jumlah angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan dari Polhut Muda ke Polhut Madya sebagaimana tertulis pada Tabel 6 adalah 400, sehingga syarat ini terpenuhi karena jumlah angka kredit kumulatifnya sebanyak 436,380.
2. Komposisi AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%.
Tabel 6 menjelaskan bahwa untuk Polhut yang pendidikan formalnya S2, yang akan naik jabatan dari Polhut Muda ke Polhut Madya, jumlah AK dari unsur utama (non pendidikan) minimal 80% yang dibutuhkan adalah 200. Angka 200 ini didapatkan dari [(Angka kredit kumulatif – Nilai Ijazah) x 80 %] yaitu [(400– 150) x 80 %] = 250 x 80% = 200.
Pada Tabel 7 diatas, AK dari unsur utama (non pendidikan) adalah 433,380 – 150,000 = 283,380, karena melebih syarat minimal 200 maka syarat ini terpenuhi.
3. Angka kredit minimal yang berasal dari beban kerja (Tupoksi).
Jumlah angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi) yang dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 6 adalah 26, sedangkan yang dicapai pada Tabel 7 adalah 28,320. Angka 28,320 lebih besar dari 26 sehingga syarat ini terpenuhi.
4. Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi.
Jumlah Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 6 adalah 6. Sementara yang dicapai pada Tabel 7 adalah 7 sehingga syarat terpenuhi.
5. Telah mengikuti dan Lulus diklat penjenjangan Polhut Madya.
Polhut tersebut telah mengikuti dan lulus diklat sesuai dengan kurikulum dan silabus dari Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK.179/Dik-2/2012 tentang Kurikulum Diklat Penjenjangan Fungsional Polhut Ahli Jenjang Madya.
6. Telah mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi Jabatan Polhut Madya.
Polhut tersebut telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Jabatan Polhut Madya yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pusrenbang BP2SDM LHK.

Jadi untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi memperhatikan syarat jumlah angka kredit kumulatif, komposisi AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%, angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi), angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi dan kesesuaian kelompok jabatan. Sedangkan untuk kenaikan jabatan memperhatikan syarat jumlah angka kredit kumulatif, komposisi AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%, angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi), angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi, lulus uji kompetensi dan lulus diklat ahli jenjang madya (khusus kenaikan dari Polhut Muda ke Polhut Madya).

PUSTAKA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pearturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya.

Perpindahan Polhut Terampil ke Polhut Ahli

AHLI1
Berdasarkan Pasal 30 Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, Polisi Kehutanan terampil yang memperoleh ijasah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. tersedia formasi untuk jabatan Polisi Kehutanan Ahli;
2. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
untuk jabatan Polisi Kehutanan ahli;
3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Polisi Kehutanan tingkat keahlian; dan
4. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

Polisi Kehutanan terampil yang akan beralih menjadi Polisi Kehutanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Pasal 34 Pemenpan & Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, menguraikan bahwa penetapan formasi Polhut didasarkan pada :
1. Luas Kawasan
2. Gangguan kerawanan kawasan.
3. Intensitas peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Dan
4. Kondisi geofisik kawasan hutan.

Penetapan Formasi tersebut juga memperhatikan syarat berikut ini :
1. Direktorat Pembina Polhut, Polhut Ahli paling sedikit 8 dan paling banyak 16.
2. Balai Besar KSDA/TN, Polhut Ahli paling sedikit 28 dan paling banyak 40.
3. Balai KSDA/TN, Polhut Ahli paling sedikit 16 dan paling banyak 22.
4. Provinsi, Polhut Ahli paling sedikit 12 dan paling banyak 48.
5. Kabupaten/Kota, Polhut Ahli paling sedikit 12 dan paling banyak 60.

Pada pasal 10 peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang masuk kualifikasi adalah ijazah di bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri. Perpindahan Polisi Kehutanan Terampil ke dalam Polisi Kehutanan Ahli bagi jenjang Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

Berikut ini contoh seorang Polhut yang memperoleh ijazah Sarjana Hukum dengan prosedur izin belajar. Polhut tersebut saat ini menduduki Pangkat Penata (III/C), Jabatan Polhut Penyelia, Angka Kredit Kumulatif yang telah dinilai sebanyak 213,212. Polhut tersebut diasumsikan telah mengikuti diklat alih tingkat dari Polhut Terampil ke Polhut Ahli dan di unit kerjanya tersedia formasi Polhut Ahli.

Untuk kepentingan proses perpindahan jabatan dari Polhut Terampil ke Polhut Ahli, Polhut tersebut telah mengirimkan DUPAK untuk mendapatkan PAK perpindahan dari Polhut terampil ke Polhut Ahli dan hasilnya disajikan pada Tabel berikut ini.
PAK AHLI

Berdasarkan Hasil penilaian tersebut, nilai angka kredit perpindahan diperoleh dari angka kredit Ijazah 100, diklat 65% x 16,000 = 10,400, penyiapan prakondisi 65% x 48,690 = 31,649, perlindungan 65% x 33,000 = 21,450. Sedangkan nilai angka kredit perpindahan yang berasal dari unsur penunjang tidak ada. Hal ini sesuai dengan penerapan pasal 30 Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, bahwa Polhut terampil yang akan beralih menjadi Polhut Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Perhatikan Tabel Berikut Ini :
JAB AHLI

Jika memperhatikan Tabel Jabatan Polhut Ahli diatas, Angka Kredit 250 harusnya sudah menduduki Jabatan Polhut Muda, namun hasil Penetapan Angka Kredit menyatakan bahwa Polhut tersebut hanya dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional Polhut Terampil Jenjang Penyelia Pangkat Penata(III/c) ke Polhut Pertama Pangkat Penata (III/c) dengan Angka Kredit 250,736.
Hal tersebut terjadi karena Angka Kredit yang diusulkan (perhatikan kolom BARU), tidak terdapat unsur pengembangan Profesi, sedangkan untuk menduduki jabatan Polhut Muda, paling sedikit sebanyak 2 angka kredit yang berasal dari Pengembangan Profesi.

PINDAH_Page1PINDAH_Page2PINDAH_Page3PINDAH_Page4PINDAH_Page5PINDAH_Page6PINDAH_Page7PINDAH_Page8PINDAH_Page9PINDAH_Page10

Seragam dan Perlengkapan POLHUT dan SPORC

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Seragam dan Perlengkapan Polisi Kehutanan dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-II/2008 tentang
Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polhut dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

PAKAIAN PDH :

Kemeja warna hijau muda (cypress pantone no. 18-0322 TCX)
Celana warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19-0415 TCX)
Baju kaos warna hijau muda (cypress pantone no. 18-0322 TCX)

PDH POLHUT

PANGKAT

SERAGAM POLHUT_Page35SERAGAM POLHUT_Page36SERAGAM POLHUT_Page37

Untuk Membaca Lengkap, Silahkan DOWNLOAD DISINI

Implementasi Hukum Pembuktian dalam Pencapaian Indikator Keberhasilan Praktek Mata Diklat Proses Pemberkasan

Proses pemberkasan perkara merupakan proses pengumpulan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan syarat susunan pemberkasan, syarat penyampulan, pengikatan dan pemberian Lak serta penomoran yang ditentukan. Jadi pemberkasan perkara merupakan salah satu bagian dalam proses penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS sebagai upaya menemukan bukti, guna membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”. Berdasarkan pasal ini, penyidik Polri maupun PPNS yang menangani kasus tindak pidana harus melakukan pengumpulan bukti dengan berbagai cara yang sesuai dengan kewenangannya. Pengumpulan bukti ini bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil tentang suatu tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka.

HUKUM PEMBUKTIAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian sebagaimana tersebut dalam pasal 183 yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini berarti bahwa untuk meyakinkan hakim dalam proses peradilan pidana, seorang penyidik harus mampu memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang menunjukkan kebenaran tentang siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang digunakan menganut teori pembuktian negative wettelijk. Wettelijk berarti berdasarkan undang-undang, sedangkan negative berarti bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai undang-undang tetapi hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Jadi hakim dalam memutuskan perkara, tidak sepenuhnya mengandalkan alat bukti tetapi harus disertai keyakinan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan suatu tindak pidana. Keyakinan hakim dibentuk berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya. Sehingga dalam pembuktian benar-benar ditemukan kebenaran dan sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan.

Alat bukti yang sah berdasarkan pasal 37 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, adalah alat bukti sebagaimana dalam KUHAP yaitu pasal 184 (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) dan alat bukti lainnya berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan atau peta. Informasi elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Sedangkan dokumen elektronik adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, berupa : a) tulisan, suara, atau gambar; b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti (corpus delicti). Dari daftar alat-alat bukti yang sah yang dikemukakan di atas, tampak bahwa barang bukti tidak termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, barang bukti bukanlah alat bukti. Pengertian barang bukti terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan : ”Barang bukti tindak pidana kehutanan adalah segala benda yang patut diduga bersangkut paut dengan suatu tindak pidana kehutanan yang ditemukan di tempat kejadian perkara maupun ditempat lainnya. Dalam hal. Pasal ini bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa benda yang dapat disita adalah :
a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Pemeriksaan terhadap corpus delicti dilakukan terlebih dahulu sebelum mendengar keterangan saksi. Hal ini karena fakta tentang benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana harus dipastikan terlebih dahulu baru dapat melangkah pada pembuktian mengenai siapa pelakunya. Dalam membuktikan siapa pelaku tindak pidana, barang bukti harus menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Misalnya barang bukti chainsaw yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan. Maka keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti harus dapat menunjukkan keterkaitan antara barang bukti dengan peristiwa pidana yang terjadi. Jadi barang bukti merupakan “alat pembuktian” yang tidak dapat berdiri sendiri.

PENCAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN PRAKTEK

Output dari praktek mata diklat proses pemberkasan adalah berkas perkara. Berkas perkara yang dihasilkan harus memenuhi syarat dari hukum pembuktian yaitu dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa karena terdapat fakta-fakta minimal dua alat bukti yang sah, dimana kedua alat bukti ini bersesuaian antara satu dengan lainnya. Untuk mendapatkan berkas perkara yang seperti ini, maka hukum pembuktian harus terimplementasi dalam indikator keberhasilan mata diklat praktek proses pemberkasan.
Indikator keberhasilan dari praktek proses pemberkasan perkara ini adalah setelah melakukan kegiatan praktek, peserta mampu : 1). Menerapkan pasal yang tepat dalam Laporan Kejadian; 2). Melakukan pengolahan TKP; 3). Melakukan penindakan; 4). melakukan persiapan pemeriksaan dengan menyusun draft pertanyaan 7 Kah sesuai unsur pasal yang dilanggar; 5). Melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 6). melakukan pemberkasan; 7) menyerahkan berkas perkara tahap I dan II.

Dalam pelaksanaan praktek, peserta diklat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok. Masing-masing kelompok berperan sebagai tim penyidik yang akan melakukan proses pemberkasan suatu tindak pidana kehutanan. Setiap kelompok terdapat peserta yang penguasaan kompetensi pemberkasan perkara lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Peserta ini akan berperan sebagai tutor dalam kelompoknya, sehingga akan membantu proses pencapaian indikator keberhasilan praktek.

Berikut ini kami uraikan pencapaian masing-masing indikator keberhasilan dari praktek mata diklat proses pemberkasan :

1) Menerapkan pasal yang tepat dalam Laporan Kejadian (LK)

Penyidik dan atau PPNS mempelajari terlebih dahulu pasal pelanggaran yang tertulis dalam LK, apakah sudah atau belum sesuai dengan tindak pidana yang terjadi ?. Untuk menyakinkan ketepatan dan kebenaran pasal pelanggaran yang diterapkan, penyidik dapat mendahulukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor. Contoh penulisan pada bagian peristiwa yang terjadi adalah :
Yang Terjadi : ”Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di dalam hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan atau Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya”

2) Melakukan pengolahan TKP

Berdasarkan laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana, penyidik mempelajari fakta-fakta dalam LK, BAP di TKP dan Sket Lokasi TKP yang dibuat oleh Polhut pada saat TPTKP. Fakta Tindak pidana kehutanan yang terjadi misalnya sebagai berikut :
• Tindak pidana kehutanan yang terjadi adalah : perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan sebagaimana tersebut dalam pasal 92 ayat (1) huruf b Jo pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.
• Waktu dan tempat kejadian : Selasa, 11 Agustus 2015 sekitar pukul 09.25 Wita di kawasan Hutan Lindung B.
• Modus Operandi : Membuka lahan perkebunan dalam kawasan hutan lindung dengan menebang pohon.
• Pelaku 2 orang dan tidak ada saksi yang melihat.
• Barang Bukti yang diserahkan : peralatan berkebun yaitu 1 (satu) buah parang , 1 (buah) cangkul, dokumentasi pondok kebun dan dokumentasi areal hutan lindung yang digarap
Berdasarkan fakta tersebut diatas, penyidik perlu melakukan olah TKP terhadap :
• Lokasi Kejadian : bersama dengan ahli dari BPKH mengambil titik koordinat di areal yang sudah dibuka untuk memastikan bahwa perkebunan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung A berdasarkan SK Menteri Nomor berapa ?.
• Modus Operandi : Mengidentifikasi apakah pembukaan lahan perkebunan dengan menebang pohon ? Catat jenis pohon yang ditebang, diameter tunggak dan titik koordinat masing-masing tunggak pohon yang ditebang. Jika betul terdapat pohon yang ditebang, dalam LK untuk bagian yang terjadi ditambahkan pasal penebangan pohon.
• Barang Bukti : mengidentifikasi tanaman perkebunan yang ada di TKP mulai dari jenis tanaman perkebunan, umur tanaman dan tinggi tanaman. Mengidentifikasi sistem perkebunan yang dilakukan oleh pelaku, apakah tradisional atau modern.

Tahapan-tahapan dalam Olah TKP adalah :
1) Persiapan Olah TKP
• Permintaan bantuan ahli kawasan hutan yaitu dari BPKH.
• Permintaan bantuan dari ahli tanaman perkebunan.
• Persiapan personil lainnya yang akan bergabung dalam TIM Olah TKP.
• Persiapan sarana dan prasarana seperti GPS, Kamera, meteran, peta kawasan hutan, cat/pilox dll.
• Apel persiapan Olah TKP.
2) Pelaksanaan Olah TKP
• Catat waktu tiba dan kondisi cuaca di TKP.
• Melakukan pengamatan secara umum TKP perkebunan dalam kawasan hutan
• Melakukan pemotretan secara umum terhadap TKP perkebunan dalam kawasan hutan
• Melakukan pemotretan terhadap semua aktifitas pengolahan TKP.
• Melakukan pengambilan koordinat di empat persegi dari areal hutan yang sudah digarap.
• Apabila betul ada pohon yang ditebang, lakukan penomoran tunggak pohon yang ditebang, yang dilanjutkan dengan pemotretan dan pengambilan titik koordinat disetiap tunggak pohon.
• Mencatat jenis tanaman perkebunan, jumlah pohon, umur dan tinggi tanaman perkebunan yang ada di TKP. (penghitungan bisa dengan sampel oleh ahli tanaman perkebunan).
• Tim ahli dari BPKH melakukan ploting pada peta kawasan hutan lindung A dan memastikan bahwa semua areal perkebunan yang sudah digarap beserta tunggak pohon yang ada terletak dalam kawasan hutan lindung A.
• Meneliti sistem perkebunan yang diterapkan oleh pelaku, apakah masih tradisional atau sudah modern.
• Mencatat semua data dan informasi yang diperoleh di TKP untuk kelengkapan Berita Acara.
• Memeriksa catatan apakah hal penting yang ingin diketahui di TKP sudah diperoleh ? Yaitu : lokasi perkebunan di Kawasan Hutan Lindung A, Adanya Pohon yang ditebang di Areal perkebunan tersebut, jenis tanaman perkebunan dan sistem perkebunan tradisional atau modern.
3) Pengakhiran Olah TKP
• Apabila berdasarkan analisa penyidik, Penyidik berkeyakinan bahwa bukti-bukti yang didapat di TKP sudah cukup, maka Ketua Tim Olah TKP memerintahkan untuk mengakhiri kegiatan Olah TKP.
• Tindak lanjut Pengolahan TKP ini Petugas membuat Administrasi Olah TKP yang diperlukan dalam proses Penyidikan.

3) Melakukan penindakan

Penindakan dilakukan setelah penyidik menyampaikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Penuntut Umum. Setiap kegiatan penindakan harus disertai dengan surat perintah dan berita acara tindakan yang telah dilakukan. Kegiatan penindakan meliputi : pemanggilan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.
• Pemanggilan harus dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah sesuai dengan bentuk dan format yang sudah ditentukan. Surat panggilan ini akan dipergunakan untuk kelengkapan berkas perkara yang merupakan bagian dari administrasi penyidikan. Dalam surat panggilan harus disebutkan dengan jelas status orang yang dipanggil dan pasal yang dipersangkakan. Apabila dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah (patut dan wajar), maka dapat dilakukan tindakan membawa dengan surat perintah membawa.
• Penangkapan dilakukan atas dasar “Bukti Permulaan yang Cukup”, yaitu laporan kejadian ditambah dua alat bukti yang sah. Tindakan penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan atau berita acara tertangkap tangan.
• Penggeledahan dilakukan oleh Penyidik atas izin dari ketua Pengadilan Negeri. PPNS Kehutanan saat ini sudah dapat melakukan penggeledahan sebagaimana tersebut dalam pasal 30 huruf f Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
• Penyitaan dilakukan setelah ada izin dari ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dapat melakukan penyitaan tanpa menunggu surat izin penyitaan, namun wajib segera melaporkannya guna memperoleh persetujuan ketua pengadilan negeri (Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP). Dalam penyitaan dilakukan pemotretan dan dibuatkan tanda terima yang menyebutkan secara rinci tentang jumlah atau berat menurut jenis masing-masing

4) Melakukan persiapan pemeriksaan dengan menyusun draft pertanyaan 7 Kah sesuai unsur pasal yang dilanggar

Salah satu persiapan sebelum pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik adalah menyusun daftar pertanyaan untuk masing-masing sasaran pemeriksaan (Saksi, Tersangka atau Ahli) sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Penyusunan daftar pertanyaan dilakukan dengan memperhatikan hukum pembuktian, yaitu kesesuaian antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi, barang bukti dengan alat bukti dan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya. Contoh :
• Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw. Coba saudara ceritakan bagaimana saudara melakukan penebangan pohon dengan menggunakan chainsaw ini ?
• Berdasarkan keterangan lelaki an.A, saudara menggunakan chainsaw ini dalam melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Lindung A ? Jelaskan pendapat saudara !

5) Melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kehutanan dilaksanakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti tentang unsur-unsur tindak pidana kehutanan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas di dalam BAP.
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan teknik wawancara, interview, interogasi, konfrontasi dan elisitasi (yang diperiksa merasa dirinya sedang tidak ditanya). Kelima cara ini digunakan atau disesuaikan dengan karakter orang yang diperiksa. Hasil pemeriksaan dituliskan dalam BAP. Bentuk BAP dapat berupa cerita atau pernyataan, tanya jawab dan gabungan keduanya. Agar BAP tersebut memperkuat pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan, maka BAP setidaknya memenuhi beberapa pertanyaan pokok antara lain :
1. Apa yang terjadi (tindak pidana apa yang terjadi)
2. Dimana terjadi tindak pidana tersebut
3. Kapankah waktu kejadian
4. Siapakah korban, saksi dan pelakunya.
5. Dengan alat apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut
6. Bagaimana cara melakukan tindak pidana
7. Mengapa perbuatan pidana itu dilakukan
8. dll untuk memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan

6) Melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kehutanan dilaksanakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti tentang unsur-unsur tindak pidana kehutanan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas di dalam BAP.
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan teknik wawancara, interview, interogasi, konfrontasi dan elisitasi (yang diperiksa merasa dirinya sedang tidak ditanya). Kelima cara ini digunakan atau disesuaikan dengan karakter orang yang diperiksa. Hasil pemeriksaan dituliskan dalam BAP. Bentuk BAP dapat berupa cerita atau pernyataan, tanya jawab dan gabungan keduanya. Agar BAP tersebut memperkuat pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan, maka BAP setidaknya memenuhi beberapa pertanyaan pokok antara lain :
1. Apa yang terjadi (tindak pidana apa yang terjadi)
2. Dimana terjadi tindak pidana tersebut
3. Kapankah waktu kejadian
4. Siapakah korban, saksi dan pelakunya.
5. Dengan alat apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut
6. Bagaimana cara melakukan tindak pidana
7. Mengapa perbuatan pidana itu dilakukan
8. dll untuk memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan

5) Melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kehutanan dilaksanakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti tentang unsur-unsur tindak pidana kehutanan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas di dalam BAP.
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan teknik wawancara, interview, interogasi, konfrontasi dan elisitasi (yang diperiksa merasa dirinya sedang tidak ditanya). Kelima cara ini digunakan atau disesuaikan dengan karakter orang yang diperiksa. Hasil pemeriksaan dituliskan dalam BAP. Bentuk BAP dapat berupa cerita atau pernyataan, tanya jawab dan gabungan keduanya. Agar BAP tersebut memperkuat pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan, maka BAP setidaknya memenuhi beberapa pertanyaan pokok antara lain :
1. Apa yang terjadi (tindak pidana apa yang terjadi)
2. Dimana terjadi tindak pidana tersebut
3. Kapankah waktu kejadian
4. Siapakah korban, saksi dan pelakunya.
5. Dengan alat apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut
6. Bagaimana cara melakukan tindak pidana
7. Mengapa perbuatan pidana itu dilakukan
8. dll untuk memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan

7) Menyusun Resume

Dari hasil analisa perkara tersebut, penyidik selanjutnya menyusun resume sebagai kesimpulan akhir dari penanganan perkara, dengan menerapkan pasal pidana yang dipersangkakan pada masing-masing tersangka. Resume yang disusun oleh penyidik harus menunjukkan pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan.

8) Melakukan pemberkasan

Pemberkasan dilakukan dengan menyusun berkas perkara sesuai dengan urutan-urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara.

9) Menyerahkan berkas perkara tahap I dan II.

Pada tahap I, penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum (Pasal 8 ayat (1) KUHAP). Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik wajib segera meneliti dan mempelajarinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik, apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Apabila dalam tempo 14 hari sejak JPU menerima berkas perkara tersebut tidak memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik, maka secara hukum berkas perkara tersebut dianggap sudah lengkap (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Apabila dari hasil penelitian JPU berpendapat bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formil dan materil, JPU mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk yang harus dilengkapi (Pasal 138 ayat (2) KUHAP).
Namun apabila berkas tersebut sudah lengkap (P-21), penyidik selanjutnya melakukan penyerahan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti.

Mencermati beberapa indikator keberhasilan dari mata diklat proses pemberkasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemberkasan merupakan hasil akhir dari sebuah proses penyidikan tindak pidana. Dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana, seorang penyidik harus cermat dalam mencari fakta-fakta yang menunjang pembuktian setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka. Sehingga hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa karena memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

PUSTAKA :

Moeljanto. 2010. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Cetakan 20. Bumi Aksara. Jakarta.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Redaksi Bumi Aksara, 1990. KUHAP Lengkap, Bumi Aksara, Jakarta, cet.ke-2.
Soeharto. 2014. Administrasi Penyidikan. Pusat Diklat Resintel Polri. Mega Mendung Bogor.

PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGERTIAN BARANG BUKTI

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :
a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,
Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa”Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pengganti Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan), dinyatakan bahwa “Barang Bukti Tindak Pidana LHK adalah segala benda yang patut diduga terkait dengan suatu tindak pidana LHK yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)maupun ditempat lainnya.

PENGGOLONGAN BARANG BUKTI

Secara umum barang bukti digolongkan sebagai berikut :
a. benda bergerak
Benda bergerak sebagaimana merupakan benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Benda bergerak berdasarkan sifatnya antara lain mudah meledak, mudah menguap, mudah rusak dan mudah terbakar. Benda bergerak berdasarkan wujudnya terdiri dari padat, cair dan gas. Benda bergerak selain berdasarkan sifat dan wujudnya, juga termasuk benda terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Contoh Barang Bukti berupa benda bergerak adalah limbah, B3, limbah B3, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, tumbuhan liar hidup, tumbuhan liar mati, satwa liar hidup, satwa liar mati dan/atau bagian-bagiannya, hasil olahan tumbuhan dan satwa liar, benda sisa pembakaran, hasil kebun, hasil tambang, alat angkut, alat kerja dan dokumen/surat/peta.
b. benda tidak bergerak.
Benda tidak bergerak antara lain : tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya, kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum ditebang, kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan, dan pesawat terbang.
Contoh barang bukti berupa benda tidak bergerak adalah areal hutan, bangunan, jalan dan areal tambang.

Berdasarkan statusnya, barang bukti terdiri atas :
a. Barang bukti temuan
Barang bukti temuan adalah barang bukti yang tidak diketahui identitas pemiliknya maupun yang menguasai barang bukti tersebut. Barang bukti temuan dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri. Dalam proses selanjutnya, barang bukti temuan akan disita oleh penyidik sehingga menjadi barang bukti sitaan.
b. Barang bukti sitaan
Barang bukti sitaan adalah barang bukti yang disita oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.
c. Barang bukti rampasan
Barang bukti rampasan adalah barang bukti yang dirampas untuk negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

TATA CARA PENANGANAN BARANG BUKTI

1. Identifikasi
Identifikasi harus segera dilakukan pada saat barang bukti ditemukan. Identifikasi dilakukan pada dua tahap, yaitu Identifikasi awal dan identifikasi lanjutan.
Identifikasi awal barang bukti bertujuan untuk menentukan :
a. Jenis Barang Bukti
b. Jumlah atau ukuran barang bukti
c. Asal usul barang bukti
d. ciri atau tanda-tanda khusus lainnya
Identifikasi lanjutan identifikasi lanjutan dapat dilakukan bersamaan dengan identifikasi awal di tempat barang bukti ditemukan atau tempat lain yang bertujuan menentukan jenis, jumlah atau ukuran, asal-usul dan ciri atau tanda-tanda khusus lainnya.
Identifikasi Lanjutan barang bukti dapat dilakukan dengan meminta bantuan ahli (penelitian ahli atau pengujian laboratorium/uji forensik). Tenaga ahli yang ditunjuk harus mempunyai surat perintah tugas dari instansi pemerintah atau lembaga swasta dimana tenaga ahli tersebut bertugas. Setiap kegiatan identifikasi barang bukti wajib dibuatkan berita acara identifikasi barang bukti.

2. Pengamanan
Pengamanan Barang Bukti dilakukan dalam rangka menjamin keutuhan barang bukti. Pengamanan Barang bukti dilakukan dengan cara :
a. Pengawalan
Pengawalan dilakukan saat pengangkutan barang bukti. Pengawalan dilakukan oleh Polhut, PPNS, atau pihak lain yang ditugaskan. Petugas pengawalan barang bukti setelah sampai di tempat tujuan harus segera melaporkan kepada pimpinan dan membuat Berita Acara Pengawalan Barang Bukti.
b. Penjagaan
Penjagaan barang bukti dilakukan di tempat barang bukti ditemukan, pada saat identifikasi barang bukti dan di tempat penyimpanan barang bukti. Penjagaan dilaksanakan oleh Polhut sebagai petugas jaga. Penjagaan barang bukti dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang petugas jaga. Setiap pergantian petugas jaga, harus disertai Berita Acara Serah Terima Penjagaan yang memuat : identitas petugas jaga lama dan petugas jaga baru, barang bukti (jenis, jumlah dan barang bukti),waktu serah terima dan kondisi selama penjagaan.
c. Perlakuan
Perlakuan dilakukan dalam proses pengambilan barang bukti berupa limbah, B3, dan limbah B3. Perlakuan harus memenuhi prosedur dan tata cara pengambilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Pembukusan, dan/atau
Pembungkusan dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan dan keselamatan barang bukti dan/atau karena sifatnya mudah rusak. Sebelum dilakukan pembungkusan terlebih dahulu dilakukan pelabelan dengan mencantumkan catatan:

1) jenis, jumlah, dan ukuran;

2) tempat dan waktu pengambilan barang bukti;
3) ciri/tanda khusus;
4) tersangka dan/atau pasal yang disangkakan; dan
5) dalam keadaan tertentu ketika pembungkusan dilakukan di TKP atau di lapangan, perlu dicatat kondisi cuaca dan koordinat. 

Barang bukti yang telah dibungkus diberi lak dan cap serta ditandatangani oleh penyidik. Terhadap barang bukti yang tidak mungkin dibungkus, dapat diberi pelindung dan diberi catatan di atas label bahwa barang bukti tidak dapat dibungkus oleh penyidik.
Setiap kegiatan pembungkusan dan pembukaan pembungkusan barang bukti harus dibuatkan berita acara yang memuat:
1) waktu dan tempat;
2) jenis, jumlah, dan ukuran barang bukti;
3) ciri-ciri/tanda barang bukti;
4) asal barang bukti;
5) identitas orang yang melakukan pembungkusan atau pembukaan pembungkusan;
6) dalam keadaan tertentu ketika pembungkusan dilakukan di TKP atau di lapangan, perlu dicatat kondisi cuaca dan koordinat; dan/atau
7) saksi paling sedikit 2 (dua) orang.

e. Penyegelan.
Penyegelan dapat dilakukan terhadap semua barang bukti sesuai dengan kondisi barang bukti. Penyegelan terhadap barang bukti dilakukan dengan cara:
1) menempelkan kertas segel; 

2) memasang garis PPNS;
3) memasang papan pengumuman segel; atau
4) memberi tanda lain yang memungkinkan dalam pengamanan barang bukti
Setiap kegiatan penyegelan atau pembukaan segel barang bukti harus dibuatkan berita acara yang memuat:

1) waktu dan tempat;

2) jenis, jumlah, dan ukuran barang bukti;
3) ciri-ciri/tanda khusus barang bukti;
4) instansi yang melakukan penyegelan atau pembukaan segel;
5) nama dan tanda tangan tersangka atau yang menguasai barang bukti;
7) tujuan penyegelan atau pembukaan segel; dan
8) saksi paling sedikit 2 (dua) orang

3. Pengangkutan
Pengangkutan dilakukan terhadap barang bukti yang akan dipindahkan. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan barang bukti guna menjamin keutuhan dan keselamatan barang bukti.
Setiap kegiatan pengangkutan barang bukti, harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang memuat :
1) waktu dan tempat;

2) jenis, jumlah, dan/atau ukuran barang bukti;
3) asal dan tujuan pengangkutan;
4) identitas yang menyerahkan dan menerima;
5) saksi paling sedikit 2 (dua) orang; dan
6) keterangan lainnya

4. Penyimpanan
Barang Bukti berupa Benda Bergerak disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang disebut RUPBASAN (tempat penitipan atau penyimpanan barang bukti).
Apabila belum mempunyai RUPBASAN, barang bukti dapat disimpan pada :
1) gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik lembaga konservasi;

2) gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik instansi pemerintah;
3) gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau

4) tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan/pengumpulan barang bukti

Setiap barang bukti yang disimpan harus diberi label oleh penyidik, yang memuat :
1) pejabat yang menerbitkan label;

2) jenis, sifat, jumlah, dan ukuran;
3) waktu dan tempat pengambilan sampel;
4) ciri/tanda khusus; dan 

5) tersangka dan/atau pasal yang disangkakan.
Barang bukti yang disimpan harus dicatat dalam buku register barang bukti.

5. Pengujian Laboratorium.
Pengujian laboratorium dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kandungan barang bukti.Pengujian laboratorium dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Pengujian laboratorium dilakukan atas permintaan penyidik atau atasan penyidik, disertai dengan surat permohonan pengujian laboratorium.
Penyerahan barang bukti untuk dilakukan pengujian laboratorium disertai dengan
berita acara serah terima barang bukti

6. Perawatan atau pemeliharaan.
Perawatan dan pemeliharaan dilakukan oleh petugas dengan cara :
1) melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala disesuaikan dengan barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
2) mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan; atau
3) menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran, atau kebanjiran.
Untuk Barang Bukti yang cepat rusak dan/atau membahayakan dapat dilakukan tindakan berupa:
1) pengamanan/penempatan di tempat khusus;

2) pemeriksaan dan pengawasan secara berkala; dan/atau
3) penjagaan dan pencegahan agar barang bukti yang dirawat atau dipelihara tidak membahayakan lingkungan.

7. Penitipan
Penitipan barang bukti dapat dilaksanakan dengan pertimbangan :

1) petugas tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengamankan barang bukti; dan
2) penitipan barang bukti tidak menghambat proses penyidikan.
Setiap kegiatan penitipan barang bukti disertai berita acara penitipan Barang Bukti.

8. Titip rawat.
Titip rawat barang bukti dilaksanakan dengan pertimbangan:

1) barang bukti tersebut tidak dapat dibawa atau disimpan di RUPBASAN;
2) petugas tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengamankan barang bukti; dan/atau
3) titip rawat barang bukti tidak menghambat proses penyidikan.
Setiap kegiatan titip rawat barang bukti disertai Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti.

9. Pelelangan.
Pelelangan dilakukan terhadap barang bukti :
1) yang sifatnya mudah rusak (kayu, hasil hutan bukan kayu, hasil kebun, dll).
2) memerlukan biaya perawatan tinggi (alat angkut, alat berat,
Pelelangan Barang Bukti dapat dilakukan sesuai dengan Permenhut Nomor P.47/Menhut-II/2009.

10. Peruntukan.
Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan ditujukan untuk:
1) kepentingan pembuktian perkara;
2) pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
3) kepentingan publik atau sosial (bantuan penanggulangan bencana alam, infrastruktur umum bagi masyarakat atau infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin).
Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan dilakukan berdasarkan izin peruntukan dari ketua pengadilan negeri setempat dengan melampirkan :
1) laporan kejadian;
2) berita acara temuan barang bukti;
3) pengumuman barang bukti temuan; dan
4) laporan kemajuan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)
Permohonan izin peruntukan dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak
penyidik mengumumkan barang bukti temuan pada media lokal setempat.

11. Pemusnahan dan Pelepasliaran.
Pemusnahan barang bukti dilakukan terhadap barang bukti :
1) Limbah, B3, limbah B3, hasil hutan, tumbuhan, satwa, atau bagian-bagiannya yang mengandung bibit penyakit dan/atau rusak;
2) hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan konservasi; dan
3) termasuk barang temuan yang diperuntukkan untuk dimusnahkan.
Untuk kepentingan penyidikan, sebelum dilakukan pemusnahan harus dilakukan penyisihan barang bukti.
Tata Cara Pemusnahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.11/IV-Set/2014 tentang Pemusnahan Barang Bukti.

PUSTAKA

Sultan,Sudirman dan AM. Rafii, 2015. Bahan Ajar Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan. Diklat Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tahun 2015, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Makassar.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.11/IV-SET/2014 tentang Pemusnahan Barang Temuan, Sitaan dan Barang Rampasan.

Diklat Penyegaran Polhut Pola 30 JPL di BDLHK Makassar Tahun 2017

Dasar Pelaksanaan Diklat Penyegaran Polhut Pola 30 JPL adalah Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK.138/Dik-2/2014 tanggal 3 September 2014. Diklat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam perlindungan dan pengamanan hutan khususnya dalam pelaksanaan tugas sebagai Polhut.

Sasaran Diklat adalah :
1. Menjelaskan kebijakan Kementerian LHK Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Linpamhut).
2. Menjelaskan peraturan perundang-undangan Bidang Linpamhut.
3. Menjelaskan penanganan tindak pidana kehutanan.
4. Melaksanakan kesamaptaan.
5. Menjelaskan teknik penanganan dan komunikasi massa.

Diklat ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari (20 s/d 22 Juli 2017) di Kampus Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 Sudiang Makassar. Diklat diikuti oleh 30 orang yang berasal dari Sulawesi, Maluku dan Papua.
Penyegaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran Diklat, maka mata diklat/pelajaran yang diberikan selama pelatihan adalah :
Penyegaran Kurikulum 30

MATERI : KEBIJAKAN KEMENTERIAN LHK BIDANG LINPAMHUT.
Polisi Kehutananan diharapkan memahami kebijakan Kementerian LHK Bidang Linpamhut, sehingga dalam pelaksanaan Tupoksi Polhut senantiasa sesuai dengan arah kebijakan Kementerian LHK.
Materi disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab dan membahas mengenai :
1. Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistemnya (KSDAE).
3. Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan.
Struktur Organisasi dan Pola Karir Polisi Kehutanan.

MATERI : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LINPAMHUT
Pemahaman peraturan perundangan-undangan bagi Polhut sangat penting dalam memahami adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana bidang kehutanan. Olehnya itu, seorang Polhut harus mengikuti perkembangan aturan yang mendukung pelaksanaan Tupoksinya.
Materi ini disampaikan dengan dengan metode curah pendapat mengenai aturan-aturan yang terkait dengan Bidang Linpamhut dan sosialisasi beberapa aturan yang mendukung pendekatan penegakan hukum MULTIDOOR.

MATERI : KESAMAPTAAN
Materi ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan latihan.
Metode sosialisasi dengan menyampaikan materi mengenai uji kesamaptaan yang harus disiapkan oleh Polhut dalam mengikuti Uji Kompetensi. Dilanjutkan dengan latihan yang terkait dengan materi uji kesamaptaan.

MATERI : PENANGANAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN.
Dalam kurikulum ini, materi yang diharapkan dipahami oleh peserta diklat adalah :
1. Penyidikan tindak pidana kehutanan.
2. Teknik wawancara investigasi (saksi dan tersangka)
3. Teknik pengamanan barang bukti.
4. Teknik pengamanan tempat kejadian perkara.
5. Teknik pengamanan tersangka.
Pembelajaran teori dilaksanakan dengan Metode diskusi kasus dan tanya jawab.
Sedangkan pembelajaran Praktek dilaksanakan dengan metode simulasi dan role play.

MATERI : TEKNIK PENANGANAN DAN KOMUNIKASI MASSA
Mata diklat ini membahas mengenai pengertian massa, pengertian komunikasi massa, hambatan-hambatan dalam komunikasi massa, strategi komunikasi massa, pengertian penanganan massa, tahapan-tahapan gerakan massa, tahapan-tahapan penanganan massa.
Untuk memahami materi secara lengkap dilaksanakan Praktek dengan metode simulasi dan role play. Polhut4